Korut Beri Sinyal Peluncuran Satelit, Jepang Siagakan Pertahanan Rudal

TOKYO - Jepang menyiagakan pertahanan rudal balistiknya pada Senin (29/5/2023) dan berjanji akan menembak jatuh setiap proyektil yang mengancam wilayahnya. Langkah ini diambil setelah Korea Utara (Korut) memberi tahu tentang rencana peluncuran satelit antara 31 Mei dan 11 Juni.

Seperti dilaporkan Reuters, Korut mengaku telah menyelesaikan satelit mata-mata militer pertamanya. Dan, pemimpin Korut Kim Jong-un telah menyetujui persiapan akhir untuk peluncuran tersebut.



Ini akan menjadi langkah terbaru Korut dalam serangkaian peluncuran rudal dan uji coba senjata dalam beberapa bulan terakhir, termasuk salah satu rudal balistik antarbenua baru berbahan bakar padat.

“Tokyo memperkirakan Korut akan menembakkan roket yang membawa satelitnya ke rantai pulau barat daya Jepang, seperti yang terjadi pada 2016,” kata seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Jepang, seperti dikutip dari Reuters.

Sementara analis mengatakan, satelit baru itu adalah bagian dari program teknologi pengawasan yang mencakup drone, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menyerang sasaran di masa perang.



"Kami akan mengambil tindakan destruktif terhadap rudal balistik dan lainnya yang dipastikan mendarat di wilayah kami," kata Kementerian Pertahanan Jepang dalam sebuah pernyataan.

“Jepang akan menggunakan Standard Missile-3 (SM-3) atau Patriot Missile PAC-3 untuk menghancurkan rudal Korea Utara,” lanjut pernyataan itu.

Menurut Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, setiap peluncuran rudal Korut akan menjadi pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk aktivitas nuklir dan misil Pyongyang.



"Kami sangat mendesak Korut untuk menahan diri dari peluncuran," kata kantor Kishida di Twitter. Ditambahkan pula bahwa mereka akan bekerja sama dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan negara lain dan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari setiap peluncuran.

Korea Selatan (Korsel) bergabung dengan Jepang dalam menyerukan Korut untuk membatalkan rencananya, yang digambarkan sebagai "ilegal". "Jika Korut terus maju, itu akan membayar harganya dan menderita," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korsel dalam sebuah pernyataan.