Ketika Amerika Ketakutan AI Digunakan untuk Luncurkan Serangan Nuklir

WASHINGTON - Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon sejak awal telah melarang artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan digunakan untuk meluncurkan senjata nuklir secara mandiri. Itu karena ketakutan bahwa AI dikendalikan oleh sejumlah besar pihak yang berpotensi sebagai ancaman.

Larangan departemen tersebut rupanya belum meredam ketakutan Amerika. Kini, sekelompok anggota Parlemen bipartisan telah memutuskan untuk memastikan penggunaan AI untuk meluncurkan serangan nuklir secara mandiri benar-benar tidak bisa.

Senator Edward Markey (Partai Demokrat) dan para Anggota Parlemen Ted Lieu (Partai Demokrat), Don Beyer (Partai Demokrat), dan Ken Buck (Partai Republik) telah memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) "Block Nuclear Launch by Autonomous AI Act".



RUU itu akan melarang penggunaan dana Federal untuk meluncurkan senjata nuklir menggunakan sistem senjata otonom yang tidak tunduk pada kendali manusia.

Tindakan tersebut akan mengkodifikasi aturan Pentagon yang ada untuk senjata nuklir, yang pada tahun 2022 berbunyi sebagai berikut:

“Dalam semua kasus, Amerika Serikat akan mempertahankan manusia 'dalam lingkaran' untuk semua tindakan penting untuk menginformasikan dan melaksanakan keputusan oleh Presiden untuk memulai dan menghentikan penggunaan senjata nuklir.”

RUU itu, dengan cara yang sama, mengatakan bahwa tidak ada sistem otonom tanpa pengawasan manusia yang berarti yang dapat meluncurkan senjata nuklir atau "memilih atau pun melibatkan target" dengan maksud untuk meluncurkannya.

“Setiap keputusan untuk meluncurkan senjata nuklir tidak boleh dibuat oleh kecerdasan buatan,” bunyi bagian dari RUU tersebut, seperti dikutip The Verge, Sabtu (29/4/2023).

Jika Pentagon sudah dilarang, mengapa para politisi AS memperkenalkan RUU itu?

Para sponsornya mencatat bahwa laporan Komisi Keamanan Nasional tentang Artificial Intelligence tahun 2021 merekomendasikan penegasan larangan peluncuran senjata nuklir otonom, tidak hanya untuk mencegahnya terjadi di dalam pemerintah AS tetapi untuk memacu komitmen serupa dari China dan Rusia.

Mempublikasikan RUU tersebut menarik perhatian pada potensi bahaya sistem kecerdasan buatan otonom generasi saat ini, yang menjadi perhatian Kongres dan dunia teknologi.

Munculnya RUU itu menawarkan kesempatan untuk menyoroti upaya non-proliferasi nuklir lainnya dari sponsor—seperti undang-undang baru-baru ini yang membatasi kekuasaan presiden AS untuk secara sepihak menyatakan perang nuklir.