PM Israel Remehkan Bocoran Dokumen Amerika, Sebut AS Sekutu Terbaik

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meremehkan pentingnya kebocoran dokumen rahasia militer Amerika Serikat (AS) tentang Israel, dan bersikeras Amerika tetap menjadi "sekutu terbaik" negaranya.

Di antara dokumen rahasia Pentagon yang bocor dalam beberapa pekan terakhir, salah satunya mengatakan para pemimpin agen mata-mata Israel, Mossad, mendorong staf untuk bergabung dalam demonstrasi menentang reformasi peradilan kontroversial yang diinginkan oleh Netanyahu.

Pengumpulan informasi rahasia Pentagon itu menunjukkan bahwa Amerika melakukan penyadapan elektronik, yang berarti bahwa AS masih memata-matai negara yang memiliki hubungan dekat dengannya.

Diwawancarai di acara bincang-bincang NBC "Meet The Press", Netanyahu menyebut informasi dari bocoran dokumen rahasia AS merupakan "kesalahpahaman".



"Yang benar adalah bahwa penasihat hukum Mossad mengatakan bahwa di bawah hukum Israel anggota junior Mossad dapat berpartisipasi dalam demonstrasi, bukan anggota senior," kata Netanyahu.

"Dinas militer dan keamanan Israel bekerja bahu membahu dengan saya, sebagai perdana menteri, untuk menjamin keamanan negara," lanjut Netanyahu, yang dilansir AFP, Senin (17/4/2023).

Nada PM Netanyahu lebih menenangkan daripada pernyataan sebelumnya yang dikeluarkan oleh kantornya, yang awalnya menyebut bocoran dokumen rahasia AS berisi informasi "bohong dan tanpa dasar apa pun."

Dorongan reformasi peradilan oleh Netanyahu telah memicu keresahan dan kritik selama berbulan-bulan dari sekutu Barat, termasuk kata-kata tegas dari Presiden AS Joe Biden.

PM Netanyahu menolak anggapan bahwa reformasi itu membebani hubungan Israeldengan Amerika Serikat.

“Amerika adalah sekutu Israel yang sangat diperlukan dan sejauh ini merupakan sekutu terbaik,” katanya. "Teman kadang-kadang dapat berselisih paham.”

Pernyataan Netanyahu muncul beberapa jam setelah ribuan warga Israel kembali turun ke jalan Tel Aviv pada Sabtu malam untuk memprotes reformasi peradilan pemerintah, yang mereka anggap sebagai serangan terhadap demokrasi.