Bill Clinton Menyesal Sudah Lucuti Ribuan Senjata Nuklir Ukraina

Para pejabat senior Clinton juga menyatakan keprihatinannya, di mana Ketua Kepala Staf Gabungan John Shalikashvili mengatakan sebelum ekspansi dimulai bahwa Moskow tidak cukup dewasa untuk memahami keanggotaan NATO yang diperluas, dan bahwa Washington tidak boleh mempertaruhkan persepsi Rusia tentang ekspansi NATO dengan mengorbankan Rusia.

Pemerintahan Clinton pertama kali secara terbuka mengumumkan kemungkinan perluasan NATO pada musim panas 1993-–hanya dua tahun setelah James Baker, menteri luar negeri mantan presiden George H.W. Bush, meyakinkan pemimpin Soviet saat itu Mikhail Gorbachev bahwa jika Moskow menyetujui penyatuan Jerman Timur dan Barat, blok Barat akan berkomitmen untuk tidak memperluas "satu inci ke timur" di luar batas bekas Republik Demokratik Jerman.

Ribuan Senjata Nuklir Ukraina Dilucuti

Menurut laporan Sputnik, setelah Uni Soviet runtuh, Ukraina mewarisi lebih dari 1.700 hulu ledak nuklir, 200 lebih rudal balistik antarbenua, dan 38 pesawat pengebom nuklir berat, menjadikan negara itu kekuatan senjata nuklir terkuat ketiga di dunia dalam semalam.

Namun, kode peluncuran untuk senjata ini tidak pernah berada di tangan Kiev, dan dikendalikan oleh Presiden Yeltsin di Moskow sampai dipindahkan ke pihak Rusia, dan selanjutnya dihancurkan.

Perjanjian Budapest 1994 telah diangkat berulang kali dalam lingkaran hubungan internasional Barat selama setahun terakhir, dengan AS dan sekutunya menuduh Moskow melanggar ketentuan perjanjian dan kewajibannya agar para penandatangan “menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan Ukraina.

Rusia menolak tuduhan itu dengan mengatakan Ukraina sendiri telah berkomitmen untuk menolak senjata nuklir dalam deklarasi kedaulatan negara tahun 1990.

Moskow mencatat bahwa sindiran terhadap netralitas Ukraina secara sistematis dirusak oleh revolusi warna yang didukung AS dan Uni Eropa di negara tersebut, dan keputusan pemerintah pro-Barat untuk mengubah konstitusi untuk merencanakan “jalan strategis” untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO pada tahun 2018.