Coba Redam Ketegangan, Pejabat Israel dan Otoritas Palestina Bertemu di Mesir

KAIRO - Mesir menjamu pejabat Israel dan Palestina pada Minggu (19/3/2023) di kota wisata Sharm el-Sheikh. Ini merupakan upaya yang didukung Amerika Serikat (AS) dan Yordania untuk menenangkan gelombang kekerasan di Tepi Barat menjelang bulan suci Ramadan.

Pertemuan lima arah tersebut menyusul pertemuan puncak yang ditengahi AS pada 26 Februari di Yordania, yang pertama dari jenisnya dalam beberapa tahun. Pertemuan itu memastikan janji Israel dan Palestina untuk menurunkan ketegangan, tetapi ditentang oleh faksi di kedua sisi dan gagal menghentikan kekerasan di lapangan.



“Pertemuan di Sharm el-Sheikh bertujuan untuk mendukung dialog antara pihak Palestina dan Israel untuk bekerja menghentikan tindakan dan eskalasi sepihak, dan memutus siklus kekerasan yang ada dan mencapai ketenangan," kata sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir, seperti dikutip dari Reuters.

“Ini dapat memfasilitasi terciptanya iklim yang cocok untuk dimulainya kembali proses perdamaian," lanjut pernyataan itu.

Situasi di lapangan telah tegang selama lebih dari setahun, dengan seringnya penggerebekan dan pembunuhan hampir setiap hari terhadap warga Palestina oleh tentara Israel, yang hanya meningkat di bawah pemerintah Israel sayap kanan ekstrim baru yang dilantik pada akhir tahun lalu.

Pada hari Sabtu, pejabat tinggi PA Hussein al-Sheikh mengatakan, delegasi Palestina akan berpartisipasi untuk membela hak-hak rakyat Palestina kami atas kebebasan dan kemerdekaan.



“Dan meminta diakhirinya agresi Israel yang terus menerus terhadap kami dan untuk hentikan semua tindakan dan kebijakan yang melanggar darah, tanah, harta benda, dan kesucian kami,” jelasnya.

Menurut media Israel, Penasihat Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi memimpin delegasi Israel, bersama dengan kepala intelijen (Shin Bet) Ronen Bar dan jenderal militer Ghassan Alian.

Semua partai politik utama Palestina, kecuali Fatah yang menjalankan PA, menentang pembicaraan dan menyerukan boikot. Hamas, kelompok bersenjata yang mengatur Jalur Gaza yang terkepung, mengatakan "menolak konferensi di Sharm al-Sheikh".

Dalam pernyataan bersama, partai politik Jihad Islam Palestina (PIJ) dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) mengatakan, desakan PA untuk bergabung dengan KTT Sharm al-Sheikh "merupakan kudeta melawan keinginan rakyat".

Mereka mengatakan, Israel memanfaatkan KTT dan pertemuan keamanan ini untuk melancarkan lebih banyak agresi terhadap rakyat kami.