Turki Kemungkinan Batal Beli F-16 AS karena Harga dan Ada Pilihan Lain
Senin, 06 Maret 2023 - 14:57 WIB
loading...
Jet tempur F-16 Fighting Falcon meluncurkan rudal saat bermanuver di udara. Foto/Senior Airman Joshua Hoskins
A
A
A
ANKARA - Turki kemungkinan akan membatalkan keputusannya membeli jet tempur F-16 dari Amerika Serikat (AS) karena harga serta pilihan lain yang lebih modern tersedia.
Anggota Dewan Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Kepresidenan Turki Cagri Erhan mengatakan hal itu saat wawancara dengan Sputnik.
Pada akhir Februari, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken mengatakan AS tidak dapat menjual jet tempur F-16 ke Turki tanpa persetujuan dari Kongres, yang berarti kekhawatirannya mengenai sikap Yunani dan tawaran NATO Swedia dan Finlandia perlu ditangani.
"Saya yakin setelah gempa bumi, Turki akan berhenti meminta F-16 karena itu paket biaya USD20 miliar," ujar Erhan.
Dia yakin pemerintah Turki melakukan kesalahan dengan meminta F-16, yang masih ditolak Kongres untuk diberikan dengan "alasan tertentu" dan yang sudah ketinggalan zaman serta tidak mampu bersaing dengan jet lain.
Baca juga: Suriah Marah Panglima Militer AS Kunjungi Wilayah Pemberontak SDF
“Turki harus segera membuat keputusan untuk mengubah keputusannya dari F-16 ke yang lain. Misalnya F-35 ada di atas meja. Turki mengharapkan dari program (untuk mendapatkan F-35). Sekarang kami memiliki opsi lain seperti Jet China yang dijual ke Pakistan, jet Rusia dan juga jet Eurofighter,” ungkap Erhan.
Pada 18 Januari, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan Ankara berharap dapat mengatasi kesulitan pada F-16 dengan Washington.
Dia mencatat pembelian itu sejalan dengan kepentingan strategis bersama kedua negara.
Pada April 2021, AS mengecualikan Turki dari program F-35 setelah Ankara membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan akhir tahun itu bahwa Turki telah menerima tawaran AS untuk membeli jet F-16 sebagai gantinya, satu generasi di belakang F-35.
Kongres AS telah memperdebatkan apakah akan memasukkan pembatasan penjualan jet dalam anggaran pengeluaran pertahanan tahunannya untuk tahun fiskal 2023, sementara Departemen Luar Negeri AS telah berusaha meyakinkan anggota parlemen bahwa kesepakatan itu sejalan dengan kepentingan Washington.
Anggota Dewan Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Kepresidenan Turki Cagri Erhan mengatakan hal itu saat wawancara dengan Sputnik.
Pada akhir Februari, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken mengatakan AS tidak dapat menjual jet tempur F-16 ke Turki tanpa persetujuan dari Kongres, yang berarti kekhawatirannya mengenai sikap Yunani dan tawaran NATO Swedia dan Finlandia perlu ditangani.
"Saya yakin setelah gempa bumi, Turki akan berhenti meminta F-16 karena itu paket biaya USD20 miliar," ujar Erhan.
Dia yakin pemerintah Turki melakukan kesalahan dengan meminta F-16, yang masih ditolak Kongres untuk diberikan dengan "alasan tertentu" dan yang sudah ketinggalan zaman serta tidak mampu bersaing dengan jet lain.
Baca juga: Suriah Marah Panglima Militer AS Kunjungi Wilayah Pemberontak SDF
“Turki harus segera membuat keputusan untuk mengubah keputusannya dari F-16 ke yang lain. Misalnya F-35 ada di atas meja. Turki mengharapkan dari program (untuk mendapatkan F-35). Sekarang kami memiliki opsi lain seperti Jet China yang dijual ke Pakistan, jet Rusia dan juga jet Eurofighter,” ungkap Erhan.
Pada 18 Januari, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan Ankara berharap dapat mengatasi kesulitan pada F-16 dengan Washington.
Dia mencatat pembelian itu sejalan dengan kepentingan strategis bersama kedua negara.
Pada April 2021, AS mengecualikan Turki dari program F-35 setelah Ankara membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan akhir tahun itu bahwa Turki telah menerima tawaran AS untuk membeli jet F-16 sebagai gantinya, satu generasi di belakang F-35.
Kongres AS telah memperdebatkan apakah akan memasukkan pembatasan penjualan jet dalam anggaran pengeluaran pertahanan tahunannya untuk tahun fiskal 2023, sementara Departemen Luar Negeri AS telah berusaha meyakinkan anggota parlemen bahwa kesepakatan itu sejalan dengan kepentingan Washington.
(sya)
Lihat Juga :
