Taliban Ungkap Rencana untuk Bekas Pangkalan Militer AS di Afghanistan
loading...
Kendaraan yang diparkir terlihat di bekas pangkalan udara AS Bagram, Provinsi Parwan, Afghanistan, 5 Juli 2021. Foto/REUTERS/Mohammad Ismail
A
A
A
KABUL - Kepemimpinan Taliban di Afghanistan akan menggunakan pangkalan militer yang ditinggalkan Amerika Serikat (AS) pada 2021 sebagai “zona ekonomi khusus” untuk bisnis.
Langkah ini sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada ekonomi, menurut seorang pejabat tinggi pemerintah Taliban pada Minggu (19/2/2023).
“Setelah diskusi menyeluruh, diputuskan bahwa Kementerian Perindustrian dan Perdagangan harus secara progresif mengambil kendali atas pangkalan militer yang tersisa dari pasukan asing dengan maksud mengubahnya menjadi zona ekonomi khusus,” ungkap Wakil Perdana Menteri Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar.
Ini terjadi setelah penjabat Menteri Perdagangan Haji Nooruddin Azizi mengatakan awal tahun ini bahwa pemerintah Taliban bermaksud meluncurkan “program swasembada nasional” untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
“Kami akan mendukung barang apa pun yang dapat membantu kami untuk swasembada,” papar dia, seraya menambahkan, “Pesan ini akan didorong (kepada) orang-orang melalui masjid.”
Badan-badan bantuan telah memperingatkan potensi krisis kemanusiaan yang parah ketika ekonomi Afghanistan berjuang di bawah kekuasaan Taliban setelah pengambilalihannya usai pasukan asing meninggalkan negara itu setelah hampir 20 tahun perang.
Kelompok fundamentalis itu hanya mengalami sedikit perlawanan dari pasukan Presiden Ashraf Ghani ketika merebut ibu kota Afghanistan, Kabul, pada 15 Agustus 2021.
Taliban pun kembali berkuasa setelah AS menggulingkan rezimnya dua dekade sebelumnya.
Langkah ini sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada ekonomi, menurut seorang pejabat tinggi pemerintah Taliban pada Minggu (19/2/2023).
“Setelah diskusi menyeluruh, diputuskan bahwa Kementerian Perindustrian dan Perdagangan harus secara progresif mengambil kendali atas pangkalan militer yang tersisa dari pasukan asing dengan maksud mengubahnya menjadi zona ekonomi khusus,” ungkap Wakil Perdana Menteri Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar.
Ini terjadi setelah penjabat Menteri Perdagangan Haji Nooruddin Azizi mengatakan awal tahun ini bahwa pemerintah Taliban bermaksud meluncurkan “program swasembada nasional” untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
“Kami akan mendukung barang apa pun yang dapat membantu kami untuk swasembada,” papar dia, seraya menambahkan, “Pesan ini akan didorong (kepada) orang-orang melalui masjid.”
Badan-badan bantuan telah memperingatkan potensi krisis kemanusiaan yang parah ketika ekonomi Afghanistan berjuang di bawah kekuasaan Taliban setelah pengambilalihannya usai pasukan asing meninggalkan negara itu setelah hampir 20 tahun perang.
Kelompok fundamentalis itu hanya mengalami sedikit perlawanan dari pasukan Presiden Ashraf Ghani ketika merebut ibu kota Afghanistan, Kabul, pada 15 Agustus 2021.
Taliban pun kembali berkuasa setelah AS menggulingkan rezimnya dua dekade sebelumnya.
Baca Juga :
Hongaria Ungkap Musuh Sejati Uni Eropa
Lihat Juga :
