China: Ekspansi Militer AS di Asia Memperparah Ketegangan

BEIJING - China memperingatkan "ketegangan yang semakin parah" di kawasan Asia-Pasifik , menyusul persetujuan Filipina untuk memberikan akses militer Amerika Serikat (AS) ke empat pangkalan tambahan di negara Asia Tenggara itu.

“Kerja sama pertahanan tidak boleh menargetkan atau merusak kepentingan pihak ketiga,” kata Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Kamis (2/2/2023).



“Dari mentalitas egois dan zero-sum game, AS mendorong lebih banyak kehadiran militer di Asia, memperparah ketegangan,” kata Mao, menanggapi akses AS yang lebih luas ke pangkalan militer di Filipina, lapor harian China Global Times.

Sebelumnya, Filipina setuju untuk mengizinkan akses militer AS ke empat pangkalan lagi di negara itu. Departemen Pertahanan AS mengatakan, lokasi baru “akan memungkinkan dukungan yang lebih cepat untuk bencana kemanusiaan dan terkait iklim di Filipina, dan menanggapi tantangan bersama lainnya.”

Pengumuman itu disampaikan saat kunjungan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin ke Filipina, negara kepulauan di Asai Tenggara yang juga sekutu militer tertua Washington di Asia. Perluasan pangkalan militer telah disepakati di bawah Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), yang ditandatangani pada tahun 2014.



EDCA, kesepakatan militer antara Manila dan Washington yang ditandatangani pada masa pemerintahan mantan Presiden Filipina Corazon Aquino, memungkinkan peningkatan rotasi kehadiran pasukan, pesawat, dan kapal AS di pangkalan militer Filipina, serta pembangunan fasilitas untuk menyimpan bahan bakar dan peralatan.

Sementara itu, menanggapi pertemuan antara Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan pensiunan Laksamana AS Philip Davidson, Mao mengatakan: "Ketegangan Selat Taiwan berasal dari gerakan berulang otoritas Taiwan untuk mencari 'kemerdekaan' dengan mengandalkan AS."

"AS harus dengan sungguh-sungguh menerapkan komitmen untuk tidak mendukung 'kemerdekaan Taiwan'," kata juru bicara itu.



Tsai bertemu dengan Davidson di Taipei pada hari Kamis, dan pemimpin Taiwan tersebut menggambarkan pertemuan tersebut sebagai "produktif".

“Taiwan akan terus bekerja sebagai kekuatan untuk kebaikan, bekerja sama dengan mitra yang berpikiran sama untuk menegakkan perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan,” tulisnya di Twitter.

China menganggap Taiwan sebagai "provinsi yang memisahkan diri" sementara Taipei bersikeras kemerdekaannya sejak 1949, menikmati hubungan diplomatik penuh dengan setidaknya 14 negara.