NATO Desak Korsel Tingkatkan Dukungan Militer untuk Ukraina

SEOUL - Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak Korea Selatan (Korsel) untuk meningkatkan dukungan militer ke Ukraina. Ia mengutip negara-negara lain yang telah mengubah kebijakan mereka untuk tidak memberikan senjata ke negara-negara yang berkonflik setelah invasi Rusia.

Berbicara di Chey Institute for Advanced Studies di Seoul, Stoltenberg berterima kasih kepada Korsel atas bantuannya yang tidak mematikan ke Ukraina. Namun, ia mendesak Korsel untuk berbuat lebih banyak. Stoltenberg juga menambahkan, ada "kebutuhan mendesak" untuk amunisi.



"Saya mendesak Republik Korea untuk melanjutkan dan meningkatkan isu khusus dukungan militer," kata Stoltenberg, seperti dikutip dari Reuters.

"Pada akhirnya, ini adalah keputusan yang harus Anda buat, tetapi saya akan mengatakan bahwa beberapa sekutu NATO yang memiliki kebijakan untuk tidak pernah mengekspor senjata ke negara-negara dalam konflik telah mengubah kebijakan itu sekarang," lanjutnya.

Dalam pertemuan dengan pejabat senior Korsel, Stoltenberg berpendapat bahwa kejadian di Eropa dan Amerika Utara saling berhubungan dengan kawasan lain, dan aliansi tersebut ingin membantu mengelola ancaman global dengan meningkatkan kemitraan di Asia.

Korsel telah menandatangani kesepakatan besar untuk menyediakan ratusan tank, pesawat, dan senjata lainnya kepada anggota NATO Polandia sejak perang dimulai, tetapi Presiden Korsel Yoon Suk-yeol mengatakan bahwa undang-undang negaranya yang melarang penyediaan senjata ke negara-negara yang berkonflik membuat penyediaan senjata ke Ukraina sulit.



Stoltenberg mencatat bahwa negara-negara seperti Jerman, Swedia, dan Norwegia memiliki kebijakan serupa tetapi mengubahnya.

"Jika kita tidak ingin otokrasi dan tirani menang, maka mereka membutuhkan senjata, itulah kenyataannya," kata Stoltenberg, mengacu pada Ukraina.

Menurut Stoltenberg, "sangat penting" bahwa Rusia tidak memenangkan perang ini. Tidak hanya untuk Ukraina, tetapi juga untuk menghindari pengiriman pesan yang salah kepada para pemimpin otoriter, termasuk di Beijing, bahwa mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan paksa.

“Meskipun China bukan musuh NATO, itu telah menjadi "jauh lebih tinggi" dalam agenda NATO,” kata Stoltenberg, mengutip peningkatan kemampuan militer Beijing dan perilaku koersif di wilayah tersebut.