Dianggap Menggangu, Parpol di Denmark Minta Adzan Dilarang

KOPENHAGEN - Sejumlah partai politik di Denmark mendesak pemerintah negara itu melakukan penyelidikan untuk melarang panggilan untukberdoa atau adzan karena gangguan yang ditimbulkannya. Namun langkah itu tidak menyebutkan Islam karena kemungkinan akan menimbulkan masalah dengan konstitusi Denmark.

Partai terbesar kedua Denmark, Venstre, memimpin dorongan parlemen untuk melarang adzan melalui pengeras suara oleh masjid dengan alasan sangat mengganggu.

Partai Rakyat Denmark, Konservatif, dan Kanan Baru bergabung dengan Venstre dalam memberikan resolusi mengenai masalah ini kepada parlemen, demikian laporan kantor berita Denmark, DR. Bersama-sama, keempat partai ini menguasai 71 kursi di parlemen Denmark yang memiliki 179 kursi.

Anggota parlemen Venstre, Mads Fuglede mengatakan, langkah ini dipicu oleh gangguan yang disebabkan oleh adzan dan fakta bahwa mereka belum secara tradisional didengar di Denmark.

“Bagi Venstre, ini bukan tentang agama tunggal, meskipun saya menyadari bahwa panggilan doa sering dikaitkan dengan Islam. Panggilan doa bukanlah sesuatu sebuah tradisi yang kita punyai dalam masyarakat Denmark. Kami pikir itu akan sangat mengganggu di Denmark,” jelas Fuglede seperti dilansir dari Russia Today, Sabtu (27/6/2020).



Perdebatan tentang menara adzan di Denmark telah bergemuruh selama beberapa bulan, sejak sebuah masjid di Gellerupparken, dekat Aarhus, menggemakan suara adzan dari lapangan sepak bola lokal alih-alih dari masjid, karena yang terakhir disebut ditutup disebabkan pandemi virus Corona.

Ini adalah pertama kalinya adzan terdengar di negara Skandinavia, dan anggota parlemen telah memperdebatkan legalitasnya.

Resolusi yang diajukan oleh empat pihak minggu ini tidak secara khusus menyebut Islam atau agama apa pun, dan merujuk pada larangan panggilan doa menggunakanpengeras suaradi tempat umum.

Rasmus Stoklund, juru bicara Partai Sosial Demokrat yang berkuasa, mengatakan pemerintah pada dasarnya setuju bahwa panggilan doa tidak boleh diizinkan di Denmark, dan Menteri Integrasi Mattias Tesfaye sedang menyelidiki legalitas agar mereka dilarang.