Pertama Kali Sejak 2006, China-Rusia Kompak Veto Sanksi Baru PBB untuk Korut
Jum'at, 27 Mei 2022 - 17:01 WIB
Pertama kali sejak 2006, China dan Rusia kompak memveto sanksi baru PBB untuk Korut. Foto/Ilustrasi
NEW YORK - Rusia dan China memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang dirancang Amerika Serikat (AS) untuk memperkuat sanksi terhadap Korea Utara (Korut) dalam pemungutan suara.
Korut terancam sanksi baru setelah melakukan lebih dari selusin uji coba rudal balistik yang kesemuanya melanggar resolusi PBB dan menurut pejabat AS memerlukan respons internasional.
Korut telah menguji coba rudal setidaknya 16 kali tahun ini, yang terbaru pada hari Rabu kemarin lusa, ketika mereka menembakkan tiga rudal. Setidaknya satu dari uji coba Korut tahun ini diyakini sebagai rudal balistik antarbenua yang bisa menghantam daratan AS.
Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara "ya" dan tidak ada veto oleh anggota tetap DK PBB yaitu Rusia, China, Prancis, Inggris atau AS untuk diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB. Di luar China dan Rusia, 13 anggota DK PBB lainnya memilih untuk mengadopsi resolusi tersebut.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengecam veto dari Rusia dan China dengan mengatakan beratnya ancaman dari program senjata Korea Utara tidak berubah. Sebelumnya, kedua negara itu tidak memblokir satu pun dari sembilan suara sanksi yang sebelumnya dijatuhkan sejak 2006.
"Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, seorang anggota Dewan Keamanan PBB telah menggunakan hak veto untuk menghentikan dewan dari memenuhi tanggung jawabnya untuk meminta pertanggungjawaban DPRK (Korea Utara) atas penyebarannya yang melanggar hukum," kata utusan AS itu dalam sebuah pernyataan yang dibuat pada atas nama AS, Jepang dan Korea Selatan (Korsel), menggunakan akronim dari nama resmi negara itu Republik Demokratik Rakyat Korea.
“Veto hari ini berbahaya. Para anggota hari ini telah mengambil sikap yang tidak hanya merusak tindakan Dewan Keamanan sebelumnya yang telah mereka lakukan, tetapi juga merusak keamanan kolektif kita,” sambungnya seperti dikutip dari CNN, Jumat (27/5/2022).
Berbicara dalam sebuah sesi di markas besar PBB, Thomas-Greenfield menambahkan: “Anggota dewan ini telah memutuskan untuk melindungi proliferator dari menghadapi konsekuensi tindakannya dan mereka telah menunjukkan ketidakberhargaan kata-kata mereka dengan memberikan persetujuan eksplisit kepada DPRK.”
Korut terancam sanksi baru setelah melakukan lebih dari selusin uji coba rudal balistik yang kesemuanya melanggar resolusi PBB dan menurut pejabat AS memerlukan respons internasional.
Korut telah menguji coba rudal setidaknya 16 kali tahun ini, yang terbaru pada hari Rabu kemarin lusa, ketika mereka menembakkan tiga rudal. Setidaknya satu dari uji coba Korut tahun ini diyakini sebagai rudal balistik antarbenua yang bisa menghantam daratan AS.
Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara "ya" dan tidak ada veto oleh anggota tetap DK PBB yaitu Rusia, China, Prancis, Inggris atau AS untuk diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB. Di luar China dan Rusia, 13 anggota DK PBB lainnya memilih untuk mengadopsi resolusi tersebut.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengecam veto dari Rusia dan China dengan mengatakan beratnya ancaman dari program senjata Korea Utara tidak berubah. Sebelumnya, kedua negara itu tidak memblokir satu pun dari sembilan suara sanksi yang sebelumnya dijatuhkan sejak 2006.
"Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, seorang anggota Dewan Keamanan PBB telah menggunakan hak veto untuk menghentikan dewan dari memenuhi tanggung jawabnya untuk meminta pertanggungjawaban DPRK (Korea Utara) atas penyebarannya yang melanggar hukum," kata utusan AS itu dalam sebuah pernyataan yang dibuat pada atas nama AS, Jepang dan Korea Selatan (Korsel), menggunakan akronim dari nama resmi negara itu Republik Demokratik Rakyat Korea.
“Veto hari ini berbahaya. Para anggota hari ini telah mengambil sikap yang tidak hanya merusak tindakan Dewan Keamanan sebelumnya yang telah mereka lakukan, tetapi juga merusak keamanan kolektif kita,” sambungnya seperti dikutip dari CNN, Jumat (27/5/2022).
Berbicara dalam sebuah sesi di markas besar PBB, Thomas-Greenfield menambahkan: “Anggota dewan ini telah memutuskan untuk melindungi proliferator dari menghadapi konsekuensi tindakannya dan mereka telah menunjukkan ketidakberhargaan kata-kata mereka dengan memberikan persetujuan eksplisit kepada DPRK.”
tulis komentar anda