Lewat Perintah Eksekutif, Trump Mereformasi Kepolisian AS
Rabu, 17 Juni 2020 - 02:15 WIB
Meski begitu Trump, yang telah menghadapi kritik karena gagal mengakui bias rasial sistemik, terus menekankan dukungannya untuk penegakan hukum bahkan setelah melakukan pertemuan dengan keluarga korban. Pada acara penandatanganan, ia mencerca orang-orang yang melakukan kekerasan selama aksi protes damai dan tidak menyebutkan rasisme.
Perintah eksekutif Trump akan membuat basis data yang melacak petugas polisi dengan pengaduan secara paksa menggunakan kekuasaan berlebihan dalam catatan mereka. Dan itu akan memberikan insentif kepada departemen kepolisian untuk mengadopsi praktik terbaik dan mendorong program-program respon bersama, di mana pekerja sosial bergabung dengan polisi ketika mereka menanggapi seruan tanpa kekerasan yang melibatkan masalah kesehatan mental, kecanduan, dan masalah tunawisma.
Trump mengatakan bahwa, sebagai bagian dari perintah itu, penggunaan chokeholds (teknik kuncian pada leher) akan dilarang kecuali jika nyawa seorang perwira polisi berisiko. Namun, pejabat senior pemerintah mengatakan perintah itu akan mempromosikan lembaga sertifikasi yang melatih petugas dalam teknik de-eskalasi dan penggunaan standar kekuatan yang melarang chokehold kecuali dalam situasi di mana kekuatan mematikan diizinkan oleh hukum. Chokeholds sebagian besar sudah dilarang di departemen kepolisian nasional.
Trump membingkai rencananya sebagai alternatif dari gerakan "defund the police" atau penghentian pendanaan yang muncul dari aksi protes dan yang dia sebut sebagai "radikal dan berbahaya."
“Orang Amerika tahu yang sebenarnya: Tanpa polisi ada kekacauan. Tanpa hukum ada anarki dan tanpa keselamatan ada bencana,” ujarnya.
Perintah eksekutif Trump akan membuat basis data yang melacak petugas polisi dengan pengaduan secara paksa menggunakan kekuasaan berlebihan dalam catatan mereka. Dan itu akan memberikan insentif kepada departemen kepolisian untuk mengadopsi praktik terbaik dan mendorong program-program respon bersama, di mana pekerja sosial bergabung dengan polisi ketika mereka menanggapi seruan tanpa kekerasan yang melibatkan masalah kesehatan mental, kecanduan, dan masalah tunawisma.
Trump mengatakan bahwa, sebagai bagian dari perintah itu, penggunaan chokeholds (teknik kuncian pada leher) akan dilarang kecuali jika nyawa seorang perwira polisi berisiko. Namun, pejabat senior pemerintah mengatakan perintah itu akan mempromosikan lembaga sertifikasi yang melatih petugas dalam teknik de-eskalasi dan penggunaan standar kekuatan yang melarang chokehold kecuali dalam situasi di mana kekuatan mematikan diizinkan oleh hukum. Chokeholds sebagian besar sudah dilarang di departemen kepolisian nasional.
Trump membingkai rencananya sebagai alternatif dari gerakan "defund the police" atau penghentian pendanaan yang muncul dari aksi protes dan yang dia sebut sebagai "radikal dan berbahaya."
“Orang Amerika tahu yang sebenarnya: Tanpa polisi ada kekacauan. Tanpa hukum ada anarki dan tanpa keselamatan ada bencana,” ujarnya.
Lihat Juga :