Australia Evakuasi Kedubes di Kiev, Desak China Bersikap Soal Krisis Ukraina
Minggu, 13 Februari 2022 - 16:15 WIB
Ilustrasi
SYDNEY - Australia mengatakan pada Minggu (13/2/2022), bahwa mereka sedang mengevakuasi kedutaan besarnya di Kiev, Ukraina karena situasi di perbatasan Rusia-Ukraina memburuk dengan cepat. Sementara Perdana Menteri Scott Morrison meminta China untuk tidak tetap "diam" pada krisis tersebut.
“Staf kedutaan Australia di Kyiv diarahkan ke kantor sementara di Lviv, sebuah kota di Ukraina barat, sekitar 70 km dari perbatasan dengan Polandia,” kata Menteri Luar Negeri Marise Payne dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters.
"Kami terus menyarankan warga Australia untuk segera meninggalkan Ukraina dengan cara komersial," lanjut Payne. Langkah Australia ini mengikuti kebijakan yang diambil sejumlah negara Barat soal perwakilan diplomatik mereka di Kiev.
Morrison mengatakan, bahwa situasinya "mencapai tahap yang sangat berbahaya" dan menambahkan bahwa "tindakan sepihak otokratis Rusia untuk mengancam dan menggertak Ukraina adalah sesuatu yang sepenuhnya dan sama sekali tidak dapat diterima".
Morrison, yang pemerintahannya memiliki hubungan dingin dengan China, juga meminta Beijing untuk berbicara atas nama Ukraina. Permintaan ini dilayangkan setelah China mengkritik pertemuan para Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan India di Melbourne pekan lalu.
"Pemerintah China dengan senang hati mengkritik Australia, namun tetap diam terhadap pasukan Rusia yang berkumpul di perbatasan Ukraina," kata Morrison dalam konferensi pers.
"Koalisi otokrasi yang kita lihat, berusaha untuk menggertak negara lain, bukanlah sesuatu yang Australia pernah ambil posisi ringan," lanjutnya.
Hubungan antara Australia dan China, mitra dagang utamanya, memburuk setelah Canberra melarang Huawei Technologies dari jaringan broadband 5G-nya pada tahun 2018, memperketat undang-undang terhadap campur tangan politik asing, dan mendesak penyelidikan independen terhadap asal usul COVID-19.
Sementara AS dan Eropa meningkatkan peringatan mereka tentang kemungkinan serangan segera oleh Rusia di Ukraina. Sementara Kremlin, yang berdesak-desakan untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh di Eropa pasca-Perang Dingin, menolak tanggapan diplomatik bersama UE-NATO terhadap tuntutannya untuk mengurangi ketegangan sebagai tindakan yang tidak sopan.
“Staf kedutaan Australia di Kyiv diarahkan ke kantor sementara di Lviv, sebuah kota di Ukraina barat, sekitar 70 km dari perbatasan dengan Polandia,” kata Menteri Luar Negeri Marise Payne dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters.
"Kami terus menyarankan warga Australia untuk segera meninggalkan Ukraina dengan cara komersial," lanjut Payne. Langkah Australia ini mengikuti kebijakan yang diambil sejumlah negara Barat soal perwakilan diplomatik mereka di Kiev.
Morrison mengatakan, bahwa situasinya "mencapai tahap yang sangat berbahaya" dan menambahkan bahwa "tindakan sepihak otokratis Rusia untuk mengancam dan menggertak Ukraina adalah sesuatu yang sepenuhnya dan sama sekali tidak dapat diterima".
Morrison, yang pemerintahannya memiliki hubungan dingin dengan China, juga meminta Beijing untuk berbicara atas nama Ukraina. Permintaan ini dilayangkan setelah China mengkritik pertemuan para Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan India di Melbourne pekan lalu.
"Pemerintah China dengan senang hati mengkritik Australia, namun tetap diam terhadap pasukan Rusia yang berkumpul di perbatasan Ukraina," kata Morrison dalam konferensi pers.
"Koalisi otokrasi yang kita lihat, berusaha untuk menggertak negara lain, bukanlah sesuatu yang Australia pernah ambil posisi ringan," lanjutnya.
Hubungan antara Australia dan China, mitra dagang utamanya, memburuk setelah Canberra melarang Huawei Technologies dari jaringan broadband 5G-nya pada tahun 2018, memperketat undang-undang terhadap campur tangan politik asing, dan mendesak penyelidikan independen terhadap asal usul COVID-19.
Sementara AS dan Eropa meningkatkan peringatan mereka tentang kemungkinan serangan segera oleh Rusia di Ukraina. Sementara Kremlin, yang berdesak-desakan untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh di Eropa pasca-Perang Dingin, menolak tanggapan diplomatik bersama UE-NATO terhadap tuntutannya untuk mengurangi ketegangan sebagai tindakan yang tidak sopan.
(esn)
tulis komentar anda