Melunak, AS Izinkan Transaksi Bisnis dengan Taliban
Kamis, 23 Desember 2021 - 01:07 WIB
Amerika Serikat (AS) secara resmi membebaskan pejabatnya dan PBB melakukan bisnis resmi dengan Taliban dari sanksi. Foto/The Guardian
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) secara resmi membebaskan pejabatnya dan PBB melakukan bisnis resmi dengan Taliban dari sanksi. Kebijakan ini membuka jalan bagi usulan PBB untuk memberikan upah sekitar USD6 juta atau sekitar Rp86 miliar kepada kelompok itu untuk keamanan tahun depan.
Pengumuman Departemen Keuangan AS datang sehari setelah Reuters secara eksklusif melaporkan rencana PBB untuk mensubsidi upah bulanan personel Kementerian Dalam Negeri yang dikelola Taliban yang menjaga fasilitas PBB dan membayar mereka tunjangan makanan bulanan.
Beberapa ahli mengatakan proposal itu menimbulkan pertanyaan tentang apakah pembayaran semacam itu akan melanggar sanksi PBB dan AS terhadap Taliban dan banyak pemimpin mereka, termasuk Sirajuddin Haqqani, kepala Kementerian Dalam Negeri dan kepala jaringan Haqqani.
Departemen Keuangan AS mengeluarkan dua lisensi umum yang memungkinkan pejabatnya dan organisasi internasional tertentu, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk terlibat dalam transaksi yang melibatkan jaringan Taliban atau Haqqani selama itu adalah bisnis resmi.
Lisensi umum ketiga memberikan perlindungan kepada organisasi non-pemerintah (LSM) dari sanksi AS terhadap Taliban dan jaringan Haqqani untuk bekerja pada jenis proyek tertentu, termasuk program kemanusiaan untuk "kebutuhan dasar manusia", aturan hukum dan pendidikan.
Seorang pejabat senior pemerintah AS menekankan bahwa sementara Amerika mengeluarkan lisensi, Taliban harus membuat keputusan tentang bagaimana mereka mengoperasikan pemerintah untuk mencegah keruntuhan ekonomi total.
"Apa yang dapat kami coba lakukan, apa yang akan kami kerjakan, adalah untuk mengurangi krisis kemanusiaan dengan memberikan sumber daya kepada orang-orang Afghanistan, dan lisensi umum ini akan memungkinkan kami untuk mengizinkan organisasi yang melakukan pekerjaan ini untuk melakukan hal itu," kata pejabat itu kepada wartawan seperti dilansir dari Reuters, Kamis (22/12/2021).
Pengumuman Departemen Keuangan AS datang sehari setelah Reuters secara eksklusif melaporkan rencana PBB untuk mensubsidi upah bulanan personel Kementerian Dalam Negeri yang dikelola Taliban yang menjaga fasilitas PBB dan membayar mereka tunjangan makanan bulanan.
Beberapa ahli mengatakan proposal itu menimbulkan pertanyaan tentang apakah pembayaran semacam itu akan melanggar sanksi PBB dan AS terhadap Taliban dan banyak pemimpin mereka, termasuk Sirajuddin Haqqani, kepala Kementerian Dalam Negeri dan kepala jaringan Haqqani.
Departemen Keuangan AS mengeluarkan dua lisensi umum yang memungkinkan pejabatnya dan organisasi internasional tertentu, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk terlibat dalam transaksi yang melibatkan jaringan Taliban atau Haqqani selama itu adalah bisnis resmi.
Lisensi umum ketiga memberikan perlindungan kepada organisasi non-pemerintah (LSM) dari sanksi AS terhadap Taliban dan jaringan Haqqani untuk bekerja pada jenis proyek tertentu, termasuk program kemanusiaan untuk "kebutuhan dasar manusia", aturan hukum dan pendidikan.
Seorang pejabat senior pemerintah AS menekankan bahwa sementara Amerika mengeluarkan lisensi, Taliban harus membuat keputusan tentang bagaimana mereka mengoperasikan pemerintah untuk mencegah keruntuhan ekonomi total.
"Apa yang dapat kami coba lakukan, apa yang akan kami kerjakan, adalah untuk mengurangi krisis kemanusiaan dengan memberikan sumber daya kepada orang-orang Afghanistan, dan lisensi umum ini akan memungkinkan kami untuk mengizinkan organisasi yang melakukan pekerjaan ini untuk melakukan hal itu," kata pejabat itu kepada wartawan seperti dilansir dari Reuters, Kamis (22/12/2021).
tulis komentar anda