AS Hajar Kamboja dengan Embargo Senjata Gara-gara China
Jum'at, 10 Desember 2021 - 15:35 WIB
Pada saat itu, pemerintah AS mengeluarkan peringatan yang memperingatkan bisnis Amerika tentang potensi paparan entitas Kamboja dan militernya yang mereka sebut terlibat dalam pelanggaran HAM, korupsi, dan perilaku destabilisasi lainnya.
Kamboja mencap sanksi Amerika itu sebagai tindakan "bermotivasi politik" dan mengatakan tidak akan membahasnya dengan Washington.
AS selama ini menerapkan kebijakan serupa pada Myanmar, China, Rusia, dan Venezuela.
Ekspor AS ke Kamboja pada 2019 mencapai USD5,6 miliar. Jumlah ekspor AS terkait militer ke Kamboja belum diketahui.
AS adalah pasar ekspor terbesar untuk Kamboja, pusat manufaktur utama garmen, tetapi tiga perempat impor Kamboja berasal dari China dan negara-negara lain di Asia.
AS menghentikan bantuan militer ke Kamboja menyusul kudeta tahun 1997 di mana pemimpin negara itu, Hun Sen, meraih kekuasaan penuh setelah menggulingkan wakil perdana menterinya, Pangeran Norodom Ranariddh.
Hun Sen sampai tetap menjadi Perdana Menteri Kamboja.
Pada Agustus 2005, Presiden AS George W. Bush membatalkan larangan pemberian bantuan tersebut, mengutip kesepakatan Phnom Penh untuk membebaskan warga Amerika di Kamboja dari penuntutan oleh Pengadilan Kriminal Internasional yang berbasis di Belanda.
Kamboja mencap sanksi Amerika itu sebagai tindakan "bermotivasi politik" dan mengatakan tidak akan membahasnya dengan Washington.
AS selama ini menerapkan kebijakan serupa pada Myanmar, China, Rusia, dan Venezuela.
Ekspor AS ke Kamboja pada 2019 mencapai USD5,6 miliar. Jumlah ekspor AS terkait militer ke Kamboja belum diketahui.
AS adalah pasar ekspor terbesar untuk Kamboja, pusat manufaktur utama garmen, tetapi tiga perempat impor Kamboja berasal dari China dan negara-negara lain di Asia.
AS menghentikan bantuan militer ke Kamboja menyusul kudeta tahun 1997 di mana pemimpin negara itu, Hun Sen, meraih kekuasaan penuh setelah menggulingkan wakil perdana menterinya, Pangeran Norodom Ranariddh.
Hun Sen sampai tetap menjadi Perdana Menteri Kamboja.
Pada Agustus 2005, Presiden AS George W. Bush membatalkan larangan pemberian bantuan tersebut, mengutip kesepakatan Phnom Penh untuk membebaskan warga Amerika di Kamboja dari penuntutan oleh Pengadilan Kriminal Internasional yang berbasis di Belanda.
Lihat Juga :