Berbicara di UEA, Menteri Israel Tolak Pembentukan Negara Palestina

Politisi perempuan 45 tahun yang pernah menjadi menteri kehakiman itu menjelaskan bahwa ada konsensus di antara partai-partai sayap kanan, kiri, dan tengah Israel adalah tidak membahas masalah penghentian pendudukan dan konflik brutal rezim Israel terhadap warga Palestina.

"Kami percaya pada perdamaian ekonomi untuk meningkatkan kehidupan Palestina dan untuk melakukan zona industri bersama. Tapi bukan negara dengan tentara, pasti," ujar Shaked.

Shaked, yang telah menjadi penentang sengit dari solusi dua negara, menolak gagasan pembentukan negara Palestina dengan narasi propaganda yang sangat akrab digunakan oleh Israel untuk membenarkan pendudukan yang tidak pernah berakhir.

"Kami telah mengetahui secara langsung bahwa dari setiap wilayah yang kami tarik, sebuah organisasi teror akan muncul," katanya.

"Itu terjadi di Lebanon Selatan di mana Hizbullah memerintah dan didanai oleh Iran dan memiliki ribuan rudal yang diarahkan ke Israel."

Dia juga mengesampingkan situasi kemanusiaan yang mengerikan di Jalur Gaza, Palestina, tanpa menyebutkan bahwa dua juta orang di daerah kantong itu—yang sebagian besar adalah pengungsi yang diusir oleh Israel—telah berada di bawah pengepungan yang melumpuhkan sejak 2007.

“Ketika kami menarik diri dari Gaza, orang-orang mengatakan itu akan menjadi Monako lain—tetapi kami tahu apa yang terjadi di sana, Hamas mengambil alih kota dan mengubahnya menjadi negara teror. Kami tidak akan mengulangi eksperimen ini lagi,” kata Shaked, memadamkan harapan dari sebuah negara Palestina.