AS-Filipina Gelar Pertemuan Soal Perjanjian Pertahanan, China Waspada
Kamis, 30 September 2021 - 23:08 WIB
AS-Filipina gelar pertemuan untuk meninjau perjanjian pertahanan, China waspada. Foto/Ilustrasi
MANILA - Pejabat militer Amerika Serikat (AS) dan Filipina telah mengadakan pembicaraan awal untuk menilai masa depan Perjanjian Pertahanan Bersama (Mutual Defense Treaty, MDT) mereka yang berusia 70 tahun, termasuk merevisinya. Langkah ini kemungkinan langkah akan membuat China waspada.
Perjanjian yang diteken pada tahun 1951 mewajibkan AS dan Filipina untuk saling membantu jika terjadi serangan. Para pejabat AS telah berulang kali meyakinkan rekan-rekan Filipina mereka bahwa mereka akan menghormati kewajiban perjanjian mereka jika pasukan, kapal dan pesawat Filipina diserang di Laut China Selatan yang disengketakan, termasuk oleh China.
Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengatakan perjanjian itu dapat dibatalkan, diganti atau direvisi setelah beberapa dekade. Perjanjian itu adalah aliansi tertua Amerika yang ada di Asia.
“Diskusi awal telah dilakukan antara pejabat kedua militer untuk mencapai beberapa konsensus tentang bagaimana bergerak maju,” kata Lorenzana dalam rekaman video di forum online yang membahas masalah seputar perjanjian itu.
“Sementara AS menyambut gagasan untuk meninjau kembali MDT, pihak luar tidak. Ketika saya pertama kali mengemukakan gagasan untuk meninjau kembali MDT, mantan duta besar China datang kepada saya dan berkata, 'Tolong jangan sentuh MDT, biarkan apa adanya,'” kata Lorenzana, tanpa menjelaskan lebih lanjut seperti dikutip dari AP, Kamis (30/9/2021).
Lorenzana mengatakan ada saran untuk merevisi perjanjian guna mengatasi masalah keamanan regional saat ini, termasuk penggunaan milisi sipil oleh China alih-alih pasukan militer untuk merebut wilayah di perairan yang disengketakan untuk menghindari perselisihan militer yang dapat memberi AS dan Filipina alasan untuk mengaktifkan perjanjian mereka.
Seorang diplomat Filipina mengatakan kepada The Associated Press bahwa China mungkin khawatir pejabat Filipina dan AS mungkin memasukkan ketentuan yang dapat mengancam kepentingan keamanan Beijing jika perjanjian itu diubah. Mereka dapat mengakui, misalnya, keputusan arbitrase internasional 2016 yang membatalkan klaim teritorial luas China di Laut China Selatan dengan alasan historis, kata diplomat itu, yang berbicara dengan syarat anonim karena kurangnya wewenang untuk berbicara di depan umum.
Perjanjian yang diteken pada tahun 1951 mewajibkan AS dan Filipina untuk saling membantu jika terjadi serangan. Para pejabat AS telah berulang kali meyakinkan rekan-rekan Filipina mereka bahwa mereka akan menghormati kewajiban perjanjian mereka jika pasukan, kapal dan pesawat Filipina diserang di Laut China Selatan yang disengketakan, termasuk oleh China.
Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengatakan perjanjian itu dapat dibatalkan, diganti atau direvisi setelah beberapa dekade. Perjanjian itu adalah aliansi tertua Amerika yang ada di Asia.
Baca Juga
“Diskusi awal telah dilakukan antara pejabat kedua militer untuk mencapai beberapa konsensus tentang bagaimana bergerak maju,” kata Lorenzana dalam rekaman video di forum online yang membahas masalah seputar perjanjian itu.
“Sementara AS menyambut gagasan untuk meninjau kembali MDT, pihak luar tidak. Ketika saya pertama kali mengemukakan gagasan untuk meninjau kembali MDT, mantan duta besar China datang kepada saya dan berkata, 'Tolong jangan sentuh MDT, biarkan apa adanya,'” kata Lorenzana, tanpa menjelaskan lebih lanjut seperti dikutip dari AP, Kamis (30/9/2021).
Lorenzana mengatakan ada saran untuk merevisi perjanjian guna mengatasi masalah keamanan regional saat ini, termasuk penggunaan milisi sipil oleh China alih-alih pasukan militer untuk merebut wilayah di perairan yang disengketakan untuk menghindari perselisihan militer yang dapat memberi AS dan Filipina alasan untuk mengaktifkan perjanjian mereka.
Seorang diplomat Filipina mengatakan kepada The Associated Press bahwa China mungkin khawatir pejabat Filipina dan AS mungkin memasukkan ketentuan yang dapat mengancam kepentingan keamanan Beijing jika perjanjian itu diubah. Mereka dapat mengakui, misalnya, keputusan arbitrase internasional 2016 yang membatalkan klaim teritorial luas China di Laut China Selatan dengan alasan historis, kata diplomat itu, yang berbicara dengan syarat anonim karena kurangnya wewenang untuk berbicara di depan umum.
Baca Juga
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda