AS Desak Presiden Tunisia Segera Bentuk Pemerintahan yang Jujur
Minggu, 01 Agustus 2021 - 21:11 WIB
Kepada Presiden Tunisia, Kais Saied, Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan sebut Tunisia butuh peningkatan standar hidup dan pemerintahan yang jujur. Foto/REUTERS
WASHINGTON - Gedung Putih mengatakan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) , Jake Sullivan telah berbicara dengan Presiden Tunisia, Kais Saied. Pembicaraan ini terjadi di tengah krisis politik di Tunisia.
Sullivan, dalam pembicaraan itu mengatakan, Tunisia membutuhkan peningkatan standar hidup dan pemerintahan yang jujur.. Ia juga menyatakan bahwa AS siap membantu Tunisia bergerak menuju masa depan yang aman, makmur dan demokratis.
"Dalam diskusi selama satu jam, dia menyampaikan dukungan kuat Presiden AS, Joe Biden untuk rakyat Tunisia dan untuk demokrasi Tunisia berdasarkan hak-hak fundamental, institusi yang kuat, dan komitmen terhadap supremasi hukum,” kata Gedung Putih.
“Dalam semangat ini, seruan tersebut berfokus pada kebutuhan kritis bagi para pemimpin Tunisia untuk menggarisbawahi penting untuk segera kembali secara cepat ke jalur demokrasi Tunisia," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (1/8/2021).
Menurut Washington, Tunisia harus segera membentuk pemerintahan baru yang pertama-tama mampu menstabilkan situasi ekonomi di negara itu dan juga mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi virus Corona.
Awal pekan ini, Saied menunjuk mantan penasihat keamanan nasional, Ridha Gharsalloui, sebagai pejabat Menteri Dalam Negeri di tengah krisis politik yang sedang berlangsung di negara itu. Penunjukan itu dilakukan menyusul protes massal anti-pemerintah yang meletus diTunis pada akhir Juli.
Saied memberhentikan Perdana Menteri Hicham Mechichi, dan membekukan parlemen selama 30 hari, serta menangguhkan kekebalan bagi semua anggota parlemen. Saied mengatakan pada 25 Juli bahwa dia mengambil alih otoritas eksekutif dengan bantuan perdana menteri baru, yang belum ditunjuk.
Ennahda, partai politik terbesar di parlemen Tunisia, yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Tunisia,Rached Ghannouchi, mengatakan langkah Saied tidak konstitusional dan sama dengan kudeta.
Sullivan, dalam pembicaraan itu mengatakan, Tunisia membutuhkan peningkatan standar hidup dan pemerintahan yang jujur.. Ia juga menyatakan bahwa AS siap membantu Tunisia bergerak menuju masa depan yang aman, makmur dan demokratis.
"Dalam diskusi selama satu jam, dia menyampaikan dukungan kuat Presiden AS, Joe Biden untuk rakyat Tunisia dan untuk demokrasi Tunisia berdasarkan hak-hak fundamental, institusi yang kuat, dan komitmen terhadap supremasi hukum,” kata Gedung Putih.
“Dalam semangat ini, seruan tersebut berfokus pada kebutuhan kritis bagi para pemimpin Tunisia untuk menggarisbawahi penting untuk segera kembali secara cepat ke jalur demokrasi Tunisia," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (1/8/2021).
Menurut Washington, Tunisia harus segera membentuk pemerintahan baru yang pertama-tama mampu menstabilkan situasi ekonomi di negara itu dan juga mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi virus Corona.
Awal pekan ini, Saied menunjuk mantan penasihat keamanan nasional, Ridha Gharsalloui, sebagai pejabat Menteri Dalam Negeri di tengah krisis politik yang sedang berlangsung di negara itu. Penunjukan itu dilakukan menyusul protes massal anti-pemerintah yang meletus diTunis pada akhir Juli.
Saied memberhentikan Perdana Menteri Hicham Mechichi, dan membekukan parlemen selama 30 hari, serta menangguhkan kekebalan bagi semua anggota parlemen. Saied mengatakan pada 25 Juli bahwa dia mengambil alih otoritas eksekutif dengan bantuan perdana menteri baru, yang belum ditunjuk.
Ennahda, partai politik terbesar di parlemen Tunisia, yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Tunisia,Rached Ghannouchi, mengatakan langkah Saied tidak konstitusional dan sama dengan kudeta.
(ian)
tulis komentar anda