AS Soroti Impunitas Pelanggar HAM Serius di Indonesia
Rabu, 31 Maret 2021 - 14:36 WIB
AS, dalam laporannya kemudian mengatakan bahwa di saat pemerintah Indonesia mencoba mengadili para pelanggar HAM serius, di saat yang sama juga sejumlah pelanggar HAM mendapatkan posisi cukup tinggi di pemerintahan.
"Sementara pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki dan menuntut beberapa pejabat yang melakukan pelanggaran HAM, impunitas atas pelanggaran HAM yang serius dan bersejarah tetap menjadi perhatian yang signifikan, terutama karena beberapa dari mereka yang terlibat dalam pelanggaran di masa lalu menerima promosi dan menduduki posisi pejabat senior," ungkapnya.
Dalam laporannya, AS juga meyinggung soal serangan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang menurut Washington menimbulkan kekhawatiran serius.Baca juga: Usut Tuntas Kasus Kekerasan Jurnalis di Surabaya, PWNU Jatim: Ini Gaya Lama
"Di Provinsi Papua dan Papua Barat, pasukan pemerintah melanjutkan operasi keamanan menyusul serangan 2018 oleh Gerakan Papua Merdeka, di mana 19 warga sipil dan satu tentara tewas," ucapnya.
"Hal ini menyebabkan ribuan penduduk provinsi mengungsi, serangan lebih lanjut Gerakan Papua Merdeka yang menyebabkan kematian warga sipil dan pasukan keamanan, dan menciptakan keprihatinan kemanusiaan yang serius," tukasnya.
"Sementara pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki dan menuntut beberapa pejabat yang melakukan pelanggaran HAM, impunitas atas pelanggaran HAM yang serius dan bersejarah tetap menjadi perhatian yang signifikan, terutama karena beberapa dari mereka yang terlibat dalam pelanggaran di masa lalu menerima promosi dan menduduki posisi pejabat senior," ungkapnya.
Dalam laporannya, AS juga meyinggung soal serangan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang menurut Washington menimbulkan kekhawatiran serius.Baca juga: Usut Tuntas Kasus Kekerasan Jurnalis di Surabaya, PWNU Jatim: Ini Gaya Lama
"Di Provinsi Papua dan Papua Barat, pasukan pemerintah melanjutkan operasi keamanan menyusul serangan 2018 oleh Gerakan Papua Merdeka, di mana 19 warga sipil dan satu tentara tewas," ucapnya.
"Hal ini menyebabkan ribuan penduduk provinsi mengungsi, serangan lebih lanjut Gerakan Papua Merdeka yang menyebabkan kematian warga sipil dan pasukan keamanan, dan menciptakan keprihatinan kemanusiaan yang serius," tukasnya.
(esn)
Lihat Juga :