Militer Myanmar Minta Bantuan Junta Thailand Soal Demokrasi
Rabu, 10 Februari 2021 - 22:43 WIB
Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, mengatakan bahwa dia telah menerima surat dari pemimpin junta baru Myanmar yang meminta bantuan untuk mendukung demokrasi. Foto/REUTERS
BANGKOK - Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, mengatakan bahwa dia telah menerima surat dari pemimpin junta baru Myanmar yang meminta bantuan untuk mendukung demokrasi. Prayut menduduki pucuk kekuasaan setelah melakukan kudeta terhadap pemerintahan Yingluck Shinawatra.
Prayut, yang berhasil melanjutkan masa jabatanya setelah menang dalam pemilihan umum pada tahun 2019 lalu mengatakan bahwa dia selalu mendukung demokrasi di negara tetangga.
"Kami mendukung proses demokrasi di Myanmar, tapi yang terpenting saat ini adalah menjaga hubungan baik, karena berdampak pada masyarakat, ekonomi, perdagangan perbatasan, khususnya sekarang," kata Prayut.
"Thailand mendukung proses demokrasi. Selebihnya terserah dia bagaimana melanjutkannya," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Channel News Asia pada Rabu (10/2/2021).
Sejak kudeta, Myanmar dikejutkan oleh protes terbesar dalam lebih dari satu dekade ketika pendukung Aung San Suu Kyi menentang kudeta yang menghentikan transisi tentatif selama satu dekade menuju demokrasi.
Sementara Thailand menyaksikan protes terbesarnya dalam beberapa dekade pada tahun lalu, ketika lawan Prayut menuntut agar dia mundur, menuduhnya merekayasa pemilihan umum untuk melanjutkan dominasi politik Thailand oleh tentara dan monarki.
Tentara Thailand dan Myanmar sendiri memiliki hubungan kerja yang erat dalam beberapa dekade terakhir, meskipun ada sejarah permusuhan yang jauh antara kedua negara.
Prayut, yang berhasil melanjutkan masa jabatanya setelah menang dalam pemilihan umum pada tahun 2019 lalu mengatakan bahwa dia selalu mendukung demokrasi di negara tetangga.
"Kami mendukung proses demokrasi di Myanmar, tapi yang terpenting saat ini adalah menjaga hubungan baik, karena berdampak pada masyarakat, ekonomi, perdagangan perbatasan, khususnya sekarang," kata Prayut.
"Thailand mendukung proses demokrasi. Selebihnya terserah dia bagaimana melanjutkannya," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Channel News Asia pada Rabu (10/2/2021).
Sejak kudeta, Myanmar dikejutkan oleh protes terbesar dalam lebih dari satu dekade ketika pendukung Aung San Suu Kyi menentang kudeta yang menghentikan transisi tentatif selama satu dekade menuju demokrasi.
Sementara Thailand menyaksikan protes terbesarnya dalam beberapa dekade pada tahun lalu, ketika lawan Prayut menuntut agar dia mundur, menuduhnya merekayasa pemilihan umum untuk melanjutkan dominasi politik Thailand oleh tentara dan monarki.
Tentara Thailand dan Myanmar sendiri memiliki hubungan kerja yang erat dalam beberapa dekade terakhir, meskipun ada sejarah permusuhan yang jauh antara kedua negara.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(esn)
tulis komentar anda