Lagi, Kapal Perang AS Dekati Pulau yang Diklaim China di Laut China Selatan
Rabu, 23 Desember 2020 - 06:12 WIB
Kapal perang Amerika Serikat, USS John S McCain. Foto/USNI News
TOKYO - Kapal perang Amerika Serikat (AS) ; USS John S. McCain, berlayar di dekat Kepulauan Spratly yang diklaim China di Laut China Selatan pada hari Selasa. Ini merupakan aksi kapal perang Amerika yang kedua kalinya dalam waktu seminggu.
Kepulauan Spratly menjadi sengketa antara China dan beberapa negara Asia lainnya. Armada ke-7 AS yang berbasis di Jepang telah mengonfirmasi pelayaran USS John S. McCain tersebut dengan dalih operasi kebebasan bernavigasi (FONOP) di perairan internasional. (Baca: AS Beri Indonesia Miliaran Dollar Jika Normalisasi dengan Israel )
Pelayaran kapal perang AS pada hari Selasa juga dimaksudkan untuk menantang "pembatasan perjalanan yang innocent" yang diberlakukan oleh Vietnam dan Taiwan di laut.
(Baca Juga : AS Pertimbangkan Beri Kekebalan Hukum pada Putra Mahkota Arab Saudi )
"Semua interaksi dengan pasukan militer asing konsisten dengan norma internasional dan tidak memengaruhi operasi," bunyi pernyataan Armada ke-7, seperti dikutip Navy Times, Rabu (23/12/2020).
"Klaim maritim yang melanggar hukum dan luas di Laut China Selatan menimbulkan ancaman serius bagi kebebasan laut, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan, perdagangan bebas dan perdagangan tanpa hambatan, dan kebebasan peluang ekonomi bagi negara-negara pesisir Laut China Selatan."
Kepulauan Spratly menjadi sengketa antara China dan beberapa negara Asia lainnya. Armada ke-7 AS yang berbasis di Jepang telah mengonfirmasi pelayaran USS John S. McCain tersebut dengan dalih operasi kebebasan bernavigasi (FONOP) di perairan internasional. (Baca: AS Beri Indonesia Miliaran Dollar Jika Normalisasi dengan Israel )
Pelayaran kapal perang AS pada hari Selasa juga dimaksudkan untuk menantang "pembatasan perjalanan yang innocent" yang diberlakukan oleh Vietnam dan Taiwan di laut.
(Baca Juga : AS Pertimbangkan Beri Kekebalan Hukum pada Putra Mahkota Arab Saudi )
"Semua interaksi dengan pasukan militer asing konsisten dengan norma internasional dan tidak memengaruhi operasi," bunyi pernyataan Armada ke-7, seperti dikutip Navy Times, Rabu (23/12/2020).
"Klaim maritim yang melanggar hukum dan luas di Laut China Selatan menimbulkan ancaman serius bagi kebebasan laut, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan, perdagangan bebas dan perdagangan tanpa hambatan, dan kebebasan peluang ekonomi bagi negara-negara pesisir Laut China Selatan."
Lihat Juga :