Palestina Sebut Dunia Internasional Hanya Bisa Berpidato Soal Pelanggaran Israel
Minggu, 11 Oktober 2020 - 22:32 WIB
Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki mengecam komunitas internasional karena gagal menghentikan pelanggaran Israel terhadap Palestina. Foto/Ist
RAMALLAH - Menteri Luar Negeri Palestina , Riyad al-Maliki mengecam komunitas internasional karena gagal menghentikan pelanggaran Israel terhadap Palestina. Sebaliknya, Maliki menyebut, dunia hanya memberikan pidato retoris.
Berbicara dalam pertemuan Gerakan Non-Blok, Maliki mengatakan, rakyat Palestina saat ini menghadapi ancaman eksistensial yang mengancam hak kebebasan mereka dan hak untuk menentukan nasib sendiri. ( Baca juga: Israel Larang Warga Palestina ke Kebun Jelang Panen Zaitun )
"Situasi kritis di Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sebagian besar mencerminkan kelemahan serius dari sistem internasional, yang "puas dengan pidato tanpa tindakan nyata untuk menghentikan praktik ilegal Israel," ucapnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (11/10/2020).
Gerakan Non-Blok didirikan di Ibu Kota Yugoslavia, Beograd pada tahun 1961 jauh dari polarisasi kamp-kamp Perang Dingin pada saat itu dan saat ini terdiri dari 120 anggota yang mewakili kepentingan dan prioritas negara-negara berkembang di beberapa benua.
Berbicara dalam pertemuan Gerakan Non-Blok, Maliki mengatakan, rakyat Palestina saat ini menghadapi ancaman eksistensial yang mengancam hak kebebasan mereka dan hak untuk menentukan nasib sendiri. ( Baca juga: Israel Larang Warga Palestina ke Kebun Jelang Panen Zaitun )
"Situasi kritis di Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sebagian besar mencerminkan kelemahan serius dari sistem internasional, yang "puas dengan pidato tanpa tindakan nyata untuk menghentikan praktik ilegal Israel," ucapnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (11/10/2020).
Gerakan Non-Blok didirikan di Ibu Kota Yugoslavia, Beograd pada tahun 1961 jauh dari polarisasi kamp-kamp Perang Dingin pada saat itu dan saat ini terdiri dari 120 anggota yang mewakili kepentingan dan prioritas negara-negara berkembang di beberapa benua.
Lihat Juga :