China Marah, Kapal Perang Rudal AS Masuk Laut China Selatan
Sabtu, 10 Oktober 2020 - 05:59 WIB
Para kru Angkatan Laut Amerika Serikat beraktivitas di atas kapal perang USS John McCain yang sedang beroperasi di sekitar wilayah sengketa di Laut China Selatan. Foto/US Indo-Pacific Command
BEIJING - China marah setelah kapal perang Amerika Serikat (AS), USS John McCain, memasuki perairan sekitar Kepulauan Paracel, Laut China Selatan , pada hari Jumat. Itu adalah kepulauan yang jadi sengketa antara Beijing dan beberapa negara Asia Tenggara.
Beijing menuntut Washington untuk mengontrol dan membatasi operasi Angkatan Laut-nya di Laut China Selatan. Menurut Beijing, kapal perang bersenjata peluru kendali atau rudal tersebut memasuki perairan Kepulauan Paracel tanpa izin. (Baca: Media China Sentil Indonesia karena Menentang Klaim China di Laut China Selatan )
Juru bicara Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China, Kolonel Zhang Nandong, menuduh Amerika melenturkan otot militernya dengan manuver USS John McCain tersebut.
"Ini adalah hegemoni navigasi telanjang dan provokasi militer," kata Kolonel Zhang dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters, Sabtu (10/10/2020).
"Kami menuntut AS segera menghentikan tindakan provokatif tersebut, (dan) secara ketat mengontrol dan membatasi operasi militer di laut dan udara untuk menghindari kecelakaan," ujarnya.
Beijing menuntut Washington untuk mengontrol dan membatasi operasi Angkatan Laut-nya di Laut China Selatan. Menurut Beijing, kapal perang bersenjata peluru kendali atau rudal tersebut memasuki perairan Kepulauan Paracel tanpa izin. (Baca: Media China Sentil Indonesia karena Menentang Klaim China di Laut China Selatan )
Juru bicara Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China, Kolonel Zhang Nandong, menuduh Amerika melenturkan otot militernya dengan manuver USS John McCain tersebut.
"Ini adalah hegemoni navigasi telanjang dan provokasi militer," kata Kolonel Zhang dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters, Sabtu (10/10/2020).
"Kami menuntut AS segera menghentikan tindakan provokatif tersebut, (dan) secara ketat mengontrol dan membatasi operasi militer di laut dan udara untuk menghindari kecelakaan," ujarnya.
Lihat Juga :