Menilai Rapor Australia dalam Kebijakan Pelarangan Media Sosial

Selasa, 07 April 2026 - 20:56 WIB
Samantha Floreani, advokat hak-hak digital yang berbasis di Melbourne, mencatat 7 dari 10 anak-anak di Australia tetap bisa berada di platform media sosial arus utama bahkan setelah aturan ini ditegakkan.

“Ini adalah kegagalan kebijakan besar yang menghabiskan dana besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah Australia ingin melakukan sesuatu. Namun di antara banyak pilihan yang tersedia, mereka memilih untuk mengutamakan tindakan yang mengabaikan para ahli, menciptakan risiko baru, dan seperti yang sudah dapat diprediksi, tidak membuahkan hasil,” kata Samantha.

Menurutnya, sistem verifikasi usia mudah ditembus dan tidak konsisten diterapkan. Kebijakan pelarangan tidak menyelesaikan akar masalah, melainkan hanya menciptakan ilusi kontrol, karena masalah utamanya jauh lebih kompleks dari yang kita perkirakan. Singkatnya, risiko digital bagi anak tidak semata berasal dari akses ke media sosial.

Selain tidak efektif, pendekatan berbasis pelarangan juga berpotensi menimbulkan konsekuensi baru, yaitu mendorong anak mengakses platform secara sembunyi-sembunyi sehingga lebih sulit diawasi.

Risiko privasi juga masih menjadi pertanyaan besar akibat penggunaan teknologi verifikasi usia. Selanjutnya, potensi meminggirkan anak dari ruang digital yang juga memiliki fungsi edukatif dan sosial juga sudah terjadi di Australia.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!