Profil Pete Hegseth, Menteri Perang AS yang Dikenal Rasis, Radikal, dan Pemabuk
Selasa, 07 April 2026 - 08:44 WIB
•Jabatan: Menteri Perang AS (2025-sekarang)
Kenaikan kariernya terbilang tidak konvensional—dari veteran Garda Nasional, aktivis, hingga komentator di Fox News—langsung dibayangi oleh serangkaian laporan serius yang mempertanyakan karakter dan integritasnya.
Sejak proses konfirmasi menjadi Menteri Perang di Senat, Hegseth tidak hanya dinilai dari kapasitasnya sebagai mantan prajurit, tetapi juga dari tuduhan-tuduhan yang beredar luas di media: mulai dari dugaan rasisme, radikalisme ideologis, hingga kebiasaan mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Kombinasi ini menjadikannya salah satu figur paling kontroversial yang pernah memimpin Pentagon dalam beberapa dekade terakhir.
Dalam beberapa laporan, seperti The Washington Post, muncul kesaksian dari mantan kolega yang menggambarkan pandangan Hegseth sebagai eksklusif dan berpotensi diskriminatif. Bahkan, terdapat klaim kontroversial dari whistleblower terkait pernyataan ekstrem, meski klaim tersebut tidak pernah diuji di pengadilan.
Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada putusan hukum yang menyatakan Hegseth bersalah dalam isu rasisme. Pihak pendukungnya menegaskan bahwa yang dia tolak bukanlah kelompok tertentu, melainkan apa yang dia anggap sebagai politisasi identitas dalam militer. Di sinilah perdebatan menjadi tajam: apakah dia sekadar kritikus kebijakan, atau benar-benar membawa bias ideologis yang berbahaya?
Baru-baru ini, dia menyatakan bahwa perang melawan Iran di Timur Tengah adalah perang untuk Yesus. Ini merupakan narasi yang menyeret agama ke dalam konflik. Pemimpin Vatikan Paus Leo XIV menolak penyataan Hegseth tersebut, dan menegaskan bahwa "Tuhan menolak doa orang yang berperang."
Sejumlah laporan, termasuk yang dirangkum dalam profil dan investigasi media, mencatat bahwa Hegseth pernah mendorong pendekatan yang mengaitkan nilai-nilai Kristen dengan kebijakan militer. Praktik seperti kegiatan keagamaan di lingkungan Pentagon memicu kekhawatiran tentang netralitas institusi militer yang seharusnya melayani masyarakat yang sangat beragam.
Kritikus melihat ini sebagai bentuk radikalisme ideologis yang dapat mengaburkan batas antara negara dan agama. Sementara itu, pendukungnya berargumen bahwa nilai moral justru penting dalam membentuk etika perang dan kepemimpinan militer. Sekali lagi, garis antara keyakinan pribadi dan kebijakan publik menjadi perdebatan yang belum menemukan titik temu.
Kenaikan kariernya terbilang tidak konvensional—dari veteran Garda Nasional, aktivis, hingga komentator di Fox News—langsung dibayangi oleh serangkaian laporan serius yang mempertanyakan karakter dan integritasnya.
Sejak proses konfirmasi menjadi Menteri Perang di Senat, Hegseth tidak hanya dinilai dari kapasitasnya sebagai mantan prajurit, tetapi juga dari tuduhan-tuduhan yang beredar luas di media: mulai dari dugaan rasisme, radikalisme ideologis, hingga kebiasaan mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Kombinasi ini menjadikannya salah satu figur paling kontroversial yang pernah memimpin Pentagon dalam beberapa dekade terakhir.
Dikenal Mengumbar Rasisme
Salah satu isu paling sensitif dalam profil Hegseth, seperti dilaporkan media-media AS, adalah mengumbar rasisme. Sejumlah laporan media Amerika menyebut adanya pernyataan dan sikap yang dinilai merendahkan kelompok tertentu, serta penolakannya terhadap kebijakan diversity, equity, and inclusion (DEI) di militer. Kritik kerasnya terhadap program keberagaman dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk perlawanan terhadap inklusivitas dalam tubuh angkatan bersenjata Amerika.Dalam beberapa laporan, seperti The Washington Post, muncul kesaksian dari mantan kolega yang menggambarkan pandangan Hegseth sebagai eksklusif dan berpotensi diskriminatif. Bahkan, terdapat klaim kontroversial dari whistleblower terkait pernyataan ekstrem, meski klaim tersebut tidak pernah diuji di pengadilan.
Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada putusan hukum yang menyatakan Hegseth bersalah dalam isu rasisme. Pihak pendukungnya menegaskan bahwa yang dia tolak bukanlah kelompok tertentu, melainkan apa yang dia anggap sebagai politisasi identitas dalam militer. Di sinilah perdebatan menjadi tajam: apakah dia sekadar kritikus kebijakan, atau benar-benar membawa bias ideologis yang berbahaya?
Dianggap Radikal, dari Isu Agama, Ideologi, dan Militer
Kontroversi berikutnya menyangkut pandangan ideologis Hegseth yang dianggap terlalu ekstrem untuk posisi strategis seperti Menteri Pertahanan atau Menteri Perang. Dalam berbagai pernyataan publik dan aktivitasnya, dia diketahui membawa perspektif religius yang kuat ke dalam wacana militer, termasuk gagasan bahwa perang tertentu memiliki justifikasi moral berbasis agama.Baru-baru ini, dia menyatakan bahwa perang melawan Iran di Timur Tengah adalah perang untuk Yesus. Ini merupakan narasi yang menyeret agama ke dalam konflik. Pemimpin Vatikan Paus Leo XIV menolak penyataan Hegseth tersebut, dan menegaskan bahwa "Tuhan menolak doa orang yang berperang."
Sejumlah laporan, termasuk yang dirangkum dalam profil dan investigasi media, mencatat bahwa Hegseth pernah mendorong pendekatan yang mengaitkan nilai-nilai Kristen dengan kebijakan militer. Praktik seperti kegiatan keagamaan di lingkungan Pentagon memicu kekhawatiran tentang netralitas institusi militer yang seharusnya melayani masyarakat yang sangat beragam.
Kritikus melihat ini sebagai bentuk radikalisme ideologis yang dapat mengaburkan batas antara negara dan agama. Sementara itu, pendukungnya berargumen bahwa nilai moral justru penting dalam membentuk etika perang dan kepemimpinan militer. Sekali lagi, garis antara keyakinan pribadi dan kebijakan publik menjadi perdebatan yang belum menemukan titik temu.
Lihat Juga :