Index Politica Sarankan Pemerintah Indonesia Tinjau Ulang Perjanjian Dagang dengan AS
Minggu, 22 Februari 2026 - 07:03 WIB
Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, sarankan pemerintah Indonesia tinjau ulang perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Foto/Index Politica
JAKARTA - Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa pengenaan tarif global melalui International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) adalah tindakan yang melampaui wewenang eksekutif. Hal ini secara hukum menggugurkan dasar ancaman tarif 32% yang sebelumnya menjadi latar belakang utama Indonesia menyepakati perjanjian perdagangan timbal balik dengan Amerika.
Mengingat landasan hukum tarif yang digunakan AS telah dinyatakan ilegal oleh pengadilan tertingginya, Indonesia harus menunda proses ratifikasi agreement on reciprocal trade (ART) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, mengatakan perjanjian yang ditandatangani di bawah tekanan tarif yang melanggar hukum tidak lagi memiliki urgensi moral dan legal yang kuat.
Baca Juga: Produk AS Disepakati Masuk RI Tak Perlu Pakai Sertifikasi Halal, DPR: Bisa Timbulkan Kekhawatiran
Fadhly menjelaskan, dalam perjanjian ART, Indonesia telah memberikan konsesi besar, termasuk pembukaan pasar untuk 99% produk AS dan komitmen pembelian minyak dan gas (migas) senilai USD15 miliar. Indonesia berkomitmen untuk membeli total 80 unit pesawat Boeing senilai USD10 miliar hingga USD12 miliar (atau sekitar Rp157 triliun hingga Rp188 triliun dengan asumsi kurs Rp15.700).
Mengingat landasan hukum tarif yang digunakan AS telah dinyatakan ilegal oleh pengadilan tertingginya, Indonesia harus menunda proses ratifikasi agreement on reciprocal trade (ART) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, mengatakan perjanjian yang ditandatangani di bawah tekanan tarif yang melanggar hukum tidak lagi memiliki urgensi moral dan legal yang kuat.
Baca Juga: Produk AS Disepakati Masuk RI Tak Perlu Pakai Sertifikasi Halal, DPR: Bisa Timbulkan Kekhawatiran
Fadhly menjelaskan, dalam perjanjian ART, Indonesia telah memberikan konsesi besar, termasuk pembukaan pasar untuk 99% produk AS dan komitmen pembelian minyak dan gas (migas) senilai USD15 miliar. Indonesia berkomitmen untuk membeli total 80 unit pesawat Boeing senilai USD10 miliar hingga USD12 miliar (atau sekitar Rp157 triliun hingga Rp188 triliun dengan asumsi kurs Rp15.700).
Lihat Juga :