Rusia Tuding AS Memiliki Eksperimen di Palestina
Sabtu, 29 November 2025 - 17:35 WIB
Dewan tersebut berwenang untuk mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang akan beroperasi melalui konsultasi dan kerja sama erat dengan Israel dan Mesir. Mandatnya mencakup fungsi-fungsi penegakan perdamaian seperti demiliterisasi enklave dan pelucutan senjata kelompok Palestina Hamas serta kelompok-kelompok bersenjata lainnya.
Zakharova menekankan bahwa rencana tersebut tidak mengatur partisipasi Administrasi Nasional Palestina dalam mengatur sektor tersebut atau dalam menentukan masa depan Palestina berdasarkan formula dua negara.
"Kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan, termasuk penolakan untuk mencaplok tanah Palestina dan penarikan pasukannya, tidak tetap," tegasnya.
Ia lebih lanjut menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB maupun Sekretariat PBB sama sekali tidak diikutsertakan dalam pengawasan struktur baru atau modalitas praktis untuk pengerahan kontingen internasional, yang bertentangan dengan "semangat perdamaian sejati" dan bertentangan dengan keputusan hukum internasional yang diakui.
Zakharova mengatakan bahwa keputusan Rusia untuk abstain mempertimbangkan posisi kepemimpinan Palestina dan negara-negara Arab dan Muslim yang berkepentingan yang mendukung dokumen tersebut, serta keinginan untuk menghindari terulangnya kekerasan di Gaza.
"Saya ingin mengingatkan bahwa perang dan penderitaan penduduk sipil di daerah kantong tersebut sebenarnya bisa dihentikan sejak lama jika Washington tidak secara sistematis memveto enam kali rancangan resolusi yang mensyaratkan gencatan senjata segera selama dua tahun terakhir," tambahnya.
Zakharova menekankan bahwa rencana tersebut tidak mengatur partisipasi Administrasi Nasional Palestina dalam mengatur sektor tersebut atau dalam menentukan masa depan Palestina berdasarkan formula dua negara.
"Kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan, termasuk penolakan untuk mencaplok tanah Palestina dan penarikan pasukannya, tidak tetap," tegasnya.
Ia lebih lanjut menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB maupun Sekretariat PBB sama sekali tidak diikutsertakan dalam pengawasan struktur baru atau modalitas praktis untuk pengerahan kontingen internasional, yang bertentangan dengan "semangat perdamaian sejati" dan bertentangan dengan keputusan hukum internasional yang diakui.
Zakharova mengatakan bahwa keputusan Rusia untuk abstain mempertimbangkan posisi kepemimpinan Palestina dan negara-negara Arab dan Muslim yang berkepentingan yang mendukung dokumen tersebut, serta keinginan untuk menghindari terulangnya kekerasan di Gaza.
"Saya ingin mengingatkan bahwa perang dan penderitaan penduduk sipil di daerah kantong tersebut sebenarnya bisa dihentikan sejak lama jika Washington tidak secara sistematis memveto enam kali rancangan resolusi yang mensyaratkan gencatan senjata segera selama dua tahun terakhir," tambahnya.
Lihat Juga :