Trump: AS akan Jadi Negara Dunia Ketiga Jika Tanpa Tarif
Selasa, 02 September 2025 - 18:30 WIB
Pengadilan tidak sampai membatalkan tarif, melainkan memberi pemerintah waktu hingga pertengahan Oktober untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung.
Trump mengecam putusan tersebut, memperingatkan konsekuensi yang mengerikan jika tetap berlaku.
"Lebih dari 15 Triliun Dolar akan diinvestasikan di AS, satu REKOR. Sebagian besar investasi ini disebabkan oleh Tarif," tulisnya di Truth Social pada hari Senin.
Dia menjelaskan, "Jika Pengadilan Kiri Radikal diizinkan untuk mengakhiri Tarif ini, hampir semua investasi ini, dan lebih banyak lagi, akan segera dibatalkan! Dalam banyak hal, kita akan menjadi Negara Dunia Ketiga, tanpa harapan untuk KEHEBATAN lagi."
Putusan pengadilan tersebut mencakup dua jenis tarif: Tarif "timbal balik" yang luas terhadap sebagian besar mitra dagang AS, dan tarif terhadap barang-barang dari Kanada, China, dan Meksiko yang terkait dengan klaim perdagangan narkoba.
Keputusan tersebut tidak memengaruhi tarif yang ditargetkan, seperti tarif terhadap baja, aluminium, dan otomotif asing, karena diberlakukan berdasarkan undang-undang terpisah.
Trump mengecam putusan tersebut, memperingatkan konsekuensi yang mengerikan jika tetap berlaku.
"Lebih dari 15 Triliun Dolar akan diinvestasikan di AS, satu REKOR. Sebagian besar investasi ini disebabkan oleh Tarif," tulisnya di Truth Social pada hari Senin.
Dia menjelaskan, "Jika Pengadilan Kiri Radikal diizinkan untuk mengakhiri Tarif ini, hampir semua investasi ini, dan lebih banyak lagi, akan segera dibatalkan! Dalam banyak hal, kita akan menjadi Negara Dunia Ketiga, tanpa harapan untuk KEHEBATAN lagi."
Putusan pengadilan tersebut mencakup dua jenis tarif: Tarif "timbal balik" yang luas terhadap sebagian besar mitra dagang AS, dan tarif terhadap barang-barang dari Kanada, China, dan Meksiko yang terkait dengan klaim perdagangan narkoba.
Keputusan tersebut tidak memengaruhi tarif yang ditargetkan, seperti tarif terhadap baja, aluminium, dan otomotif asing, karena diberlakukan berdasarkan undang-undang terpisah.
Lihat Juga :