18 Negara dengan Gaji Anggota DPR Tertinggi di Dunia
Jum'at, 22 Agustus 2025 - 15:30 WIB
GDP per kapita Italia di kisaran USD35.000, sehingga remunerasi ini proporsional namun tetap mendapat pengawasan publik ketat.
Legislator mendapat USD134.890/tahun, sekitar Rp2,20 miliar. Disuport tunjangan staf dan kantor yang dikelola secara transparan.
Belgia Gaji pokok USD114.860/tahun atau Rp1,87 miliar, dengan akses tunjangan biaya rumah, kantor, dan staf.
Sistem multi tingkat pemerintahan di Belgia membuat total kompensasi bisa lebih tinggi bagi legislator yang aktif di level regional.
Kedua negara mengikutsertakan legislator dalam aturan gaji publik yang mudah diakses oleh warga, membatasi kontroversi remunerasi.
Dengan gaji pokok USD106.040/tahun (Rp1,73 miliar), ditambah tunjangan perjalanan, staf, dan lokasi kantor distrik, jumlah penuh bisa mencapai USD140.000–150.000.
Meskipun GDP per kapita sekitar USD35.000, sistem demokrasi Korea Selatan cenderung terbuka terhadap publikasi gaji legislatornya.
Namun, kritik muncul terutama dari kelompok mahasiswa dan oposisi yang menyoroti ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat.
Legislator menerima sekitar USD105.710/tahun → Rp1,72 miliar. Plus tunjangan sekuritas dan kantor, total bisa menyentuh USD 130.000.
GDP per kapita Kolombia rendah (USD6.000), menjadikan remunerasi ini sangat tinggi relatif terhadap rata-rata warga. Hal ini memicu kritik soal elitisme dan ketimpangan.
Gaji pokok USD105.120/tahun (Rp1,71 miliar). Ditambahkan tunjangan kantor dan transport yang reguler, total kompensasi cenderung sekitar USD130.000–140.000. GDP per kapita Jepang tinggi (USD45.000), membuat honorarium ini proporsional.
Gaji legislator USD98.990/tahun → Rp1,61 miliar. Tunjangan perkantoran diberikan dalam bentuk dana tetap dan tidak memicu kontroversi besar.
Gaji pokok sekitar USD99.520/tahun (Rp1,62 miliar). Jika ditambah allowance per bulan sebesar sekitar €13.127 (≈USD 14.500), total bisa mencapai USD 175.000–180.000 per tahun → Rp 2,8–2,9 miliar.
Dengan GDP per kapita sekitar USD40.000, ini tergolong tinggi dan sering menjadi topik protes di kalangan buruh.
Legislator menerima sekitar USD78.610/tahun → Rp1,28 miliar. Tunjangan ekstra ada, namun struktur politik yang tertutup membatasi diskursus publik tentang remunerasi.
Gaji pokok USD80.860/tahun (Rp1,32 miliar). Tambahan untuk staf (sekitar CHF33.000), biaya perjalanan, dan kantor dapat menggandakan kompensasi.
Transparansi finansial tinggi, namun kritik muncul soal mahalnya Swiss dalam hal perumahan dan harga hidup—membuat kenaikan gaji legislator tampak “wajar” setidaknya secara nominal.
Anggota parlemen memperoleh USD92.450/tahun → Rp1,50 miliar. Sistem perawatan publik dan transportasi umum mengurangi kebutuhan tunjangan besar, sehingga gaji pokok relatif diterima sebagai "cukup".
6. Austria
Legislator mendapat USD134.890/tahun, sekitar Rp2,20 miliar. Disuport tunjangan staf dan kantor yang dikelola secara transparan.
7. Belgia
Belgia Gaji pokok USD114.860/tahun atau Rp1,87 miliar, dengan akses tunjangan biaya rumah, kantor, dan staf.
Sistem multi tingkat pemerintahan di Belgia membuat total kompensasi bisa lebih tinggi bagi legislator yang aktif di level regional.
Kedua negara mengikutsertakan legislator dalam aturan gaji publik yang mudah diakses oleh warga, membatasi kontroversi remunerasi.
8. Korea Selatan: Legislator Asia dengan Gaji Tinggi
Dengan gaji pokok USD106.040/tahun (Rp1,73 miliar), ditambah tunjangan perjalanan, staf, dan lokasi kantor distrik, jumlah penuh bisa mencapai USD140.000–150.000.
Meskipun GDP per kapita sekitar USD35.000, sistem demokrasi Korea Selatan cenderung terbuka terhadap publikasi gaji legislatornya.
Namun, kritik muncul terutama dari kelompok mahasiswa dan oposisi yang menyoroti ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat.
9. Kolombia
Legislator menerima sekitar USD105.710/tahun → Rp1,72 miliar. Plus tunjangan sekuritas dan kantor, total bisa menyentuh USD 130.000.
GDP per kapita Kolombia rendah (USD6.000), menjadikan remunerasi ini sangat tinggi relatif terhadap rata-rata warga. Hal ini memicu kritik soal elitisme dan ketimpangan.
10. Jepang
Gaji pokok USD105.120/tahun (Rp1,71 miliar). Ditambahkan tunjangan kantor dan transport yang reguler, total kompensasi cenderung sekitar USD130.000–140.000. GDP per kapita Jepang tinggi (USD45.000), membuat honorarium ini proporsional.
11. Selandia Baru
Gaji legislator USD98.990/tahun → Rp1,61 miliar. Tunjangan perkantoran diberikan dalam bentuk dana tetap dan tidak memicu kontroversi besar.
12. Prancis
Gaji pokok sekitar USD99.520/tahun (Rp1,62 miliar). Jika ditambah allowance per bulan sebesar sekitar €13.127 (≈USD 14.500), total bisa mencapai USD 175.000–180.000 per tahun → Rp 2,8–2,9 miliar.
Dengan GDP per kapita sekitar USD40.000, ini tergolong tinggi dan sering menjadi topik protes di kalangan buruh.
13. Rusia
Legislator menerima sekitar USD78.610/tahun → Rp1,28 miliar. Tunjangan ekstra ada, namun struktur politik yang tertutup membatasi diskursus publik tentang remunerasi.
14. Swiss
Gaji pokok USD80.860/tahun (Rp1,32 miliar). Tambahan untuk staf (sekitar CHF33.000), biaya perjalanan, dan kantor dapat menggandakan kompensasi.
Transparansi finansial tinggi, namun kritik muncul soal mahalnya Swiss dalam hal perumahan dan harga hidup—membuat kenaikan gaji legislator tampak “wajar” setidaknya secara nominal.
15. Swedia
Anggota parlemen memperoleh USD92.450/tahun → Rp1,50 miliar. Sistem perawatan publik dan transportasi umum mengurangi kebutuhan tunjangan besar, sehingga gaji pokok relatif diterima sebagai "cukup".
Lihat Juga :