Siapa Mahmoud Khalil? Aktivis Pro-Palestina yang Akan Dideportasi dari AS

WASHINGTON - Mahmoud Khalil, lulusan Universitas Columbia yang ditahan oleh pejabat imigrasi federal pada hari Sabtu adalah mantan mahasiswa Palestina dan agitator kampus yang terkenal.

Agen Imigrasi dan Bea Cukai membantu sebuah apartemen milik Columbia yang dihuni oleh Mahmoud Khalil, yang memimpin kelompok radikal, Columbia United Apartheid Divest (CUAD), yang bersimpati dengan kelompok teror seperti Hamas dan Hizbullah dan menyerukan "akhirnya Peradaban Barat."

Siapa Mahmoud Khalil? Aktivis Pro-Palestina yang Akan Dideportasi dari AS

1. Anggota UNRWA

Menurut LinkedIn-nya, Khalil sempat menjabat sebagai pejabat urusan politik di UNRWA – badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina – yang kehilangan puluhan juta dana federal setelah laporan mengejutkan bahwa beberapa anggotanya ikut serta dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang menewaskan 1.200 orang.



Mahmoud Khalil, pemimpin aktivis anti-Israel di Universitas Columbia, selama protes dengan bendera Israel dan perkemahan Palestina di latar belakang.

2. Berulang Kali Memimpin Demonstrasi di Universitas Columbia

Melansir The New Post, Khalil dan CUAD telah menjadi garda terdepan dalam protes kampus yang kacau dan terkadang disertai kekerasan di Universitas Columbia dan Barnard College sejak musim semi lalu, yang mengakibatkan cedera, kerusakan bangunan, dan menimbulkan ketakutan di hati mahasiswa dan fakultas Yahudi.

Khalil merupakan pelopor gerakan antiperang yang dipimpin mahasiswa di Universitas Columbia tahun lalu. Ia termasuk di antara mereka yang diselidiki oleh komite universitas baru yang mengajukan tuntutan disiplin terhadap puluhan mahasiswa karena aktivisme pro-Palestina mereka, menurut Associated Press.

"Penangkapan dan penahanan Mahmoud oleh ICE mengikuti tindakan represif terbuka pemerintah AS terhadap aktivisme mahasiswa dan pidato politik, khususnya yang menargetkan mahasiswa di Universitas Columbia karena mengkritik serangan Israel terhadap Gaza," kata pengacara Khalil, Amy Greer.

"Pemerintah AS telah menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan penegakan hukum imigrasi sebagai alat untuk menekan pidato tersebut."