Israel Akan Ubah Tepi Barat Jadi Yudea dan Samaria, Palestina Marah Besar!
Selasa, 11 Februari 2025 - 02:20 WIB
Israel akan ubah nama Tepi Barat sebagai upaya untuk pencaplokan. Foto/X/@OnlinePalEng
GAZA - Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam langkah parlemen Israel untuk menyetujui RUU untuk mengganti istilah "Tepi Barat" dengan "Yudea dan Samaria." Itu sebagai eskalasi serius yang bertujuan untuk mencaplok wilayah yang diduduki.
Dalam sebuah pernyataan, kementerian mengutuk persetujuan oleh Komite Kabinet Knesset untuk Legislasi atas rancangan undang-undang tersebut.
Kementerian tersebut menggambarkan RUU tersebut sebagai "eskalasi berbahaya dari tindakan sepihak ilegal Israel, yang membuka jalan bagi aneksasi penuh Tepi Barat, penerapan hukum Israel dengan kekerasan, dan pelemahan sistematis terhadap kemungkinan pembentukan negara Palestina dan penyelesaian konflik melalui cara politik yang damai."
"Undang-undang ini, bersama dengan tindakan pendudukan lainnya, tidak menciptakan hak yang sah bagi Israel atas tanah Negara Palestina. Undang-undang ini batal demi hukum, ilegal, dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB, yang menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan dan stabilitas regional dan global," tambah pernyataan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, kementerian mengutuk persetujuan oleh Komite Kabinet Knesset untuk Legislasi atas rancangan undang-undang tersebut.
Kementerian tersebut menggambarkan RUU tersebut sebagai "eskalasi berbahaya dari tindakan sepihak ilegal Israel, yang membuka jalan bagi aneksasi penuh Tepi Barat, penerapan hukum Israel dengan kekerasan, dan pelemahan sistematis terhadap kemungkinan pembentukan negara Palestina dan penyelesaian konflik melalui cara politik yang damai."
"Undang-undang ini, bersama dengan tindakan pendudukan lainnya, tidak menciptakan hak yang sah bagi Israel atas tanah Negara Palestina. Undang-undang ini batal demi hukum, ilegal, dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB, yang menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan dan stabilitas regional dan global," tambah pernyataan tersebut.
Lihat Juga :