Majelis Ulama Rusia Menyetujui Pria Muslim Poligami dan Nikah Beda Agama

Keputusan ini telah memicu kritik dari berbagai pihak. Nina Ostanina, Ketua Komite Duma Negara untuk Keluarga, Wanita, dan Anak-anak, menekankan Rusia adalah negara sekuler di mana semua warga negara, terlepas dari afiliasi agamanya, harus mematuhi hukum sipil.

Dalam komentarnya untuk kantor berita Gazeta.ru, dia menegaskan fatwa tersebut bertentangan dengan Konstitusi Rusia dan undang-undang keluarga, yang mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita.

Kirill Kabanov, anggota Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia, mengecam fatwa tersebut dan memperingatkan putusan agama tersebut dapat merusak kerangka hukum sekuler negara tersebut.

"Sejauh yang saya pahami, langkah selanjutnya, secara logis, adalah penolakan/tidak diakuinya sistem peradilan Rusia dan pengenalan pengadilan Syariah," tulis dia di saluran Telegram miliknya.

Gereja Ortodoks Rusia menolak poligami, dengan Vakhtang Kipshidze, Wakil Ketua Departemen Sinode, menyatakan peradaban Kristen didasarkan pada monogami, yang menjamin martabat yang sama bagi pria dan wanita dalam pernikahan.