Menang Pemilu, 5 Alasan Jaksa AS Batalkan Tuntutan Hukum Trump

WASHINGTON - Seorang hakim federal di Washington, DC, telah membatalkan kasus pidana yang diajukan terhadap Presiden terpilih Donald Trump pada tahun 2023 terkait dengan campur tangan dalam hasil pemilu 2020.

Menang Pemilu, 5 Alasan Jaksa AS Batalkan Tuntutan Hukum Trump

1. Konstitusi Melarang Penuntutan Presiden yang Menjabat

Kasus terhadap Trump berakhir setelah Jaksa Khusus AS Jack Smith meminta agar kasus tersebut dibatalkan atas dasar kebijakan Departemen Kehakiman AS yang melarang penuntutan presiden saat masih menjabat.

Kasus pidana federal terpisah yang terkait dengan kesalahan penanganan dokumen rahasia, yang juga diajukan oleh Smith, sebelumnya dibatalkan pada tanggal 15 Juli oleh Hakim Distrik AS Aileen Cannon di Florida. Ia mengutip alasan konstitusional. Dalam keputusannya, Hakim Cannon menyatakan bahwa penunjukan penasihat khusus Jack Smith melanggar Konstitusi.

Smith telah mengajukan banding ini ke Pengadilan Banding untuk Sirkuit ke-11, tetapi sekarang juga meminta agar kasus terhadap Trump dibatalkan. Banding terkait dengan para terdakwa lainnya akan terus berlanjut.



Dalam pengajuan enam halaman ke pengadilan pada hari Senin, pernyataan Smith berbunyi: "Sudah lama menjadi posisi Departemen Kehakiman bahwa Konstitusi Amerika Serikat melarang dakwaan federal dan penuntutan pidana berikutnya terhadap Presiden yang sedang menjabat."

2. Trump Terjerat Skandal Intervensi dalam Pemilu 2020

Pada tahun 2022, Smith ditugaskan oleh komite DPR AS untuk menyelidiki dugaan upaya Trump untuk membatalkan hasil pemilihan 2020 sebelum serangan berdarah di US Capitol oleh para pendukungnya pada tanggal 6 Januari 2021.

Tahun berikutnya, Smith mendakwa Trump dengan empat tuduhan kejahatan, termasuk konspirasi untuk menipu AS dan konspirasi untuk menghalangi proses resmi.

Hakim Federal Tanya Chutkan menjadwalkan persidangan di Washington, DC, pada bulan Maret, yang ditunda setelah Trump mengatakan bahwa ia berhak atas kekebalan sebagai mantan presiden.

Pada bulan Juli, Mahkamah Agung berpihak pada argumen Trump, memberikan presiden kekebalan yang luas dari tuntutan hukum, bahkan untuk kejahatan yang bersifat pribadi yang dapat dibuktikan kaitannya dengan pekerjaan tersebut.

Smith mengajukan kembali kasus tersebut pada bulan Agustus, dengan alasan bahwa kejahatan yang dituduhkan tidak ada hubungannya dengan tugas resmi mantan presiden tersebut.

3. Kasus Dokumen Rahasia

Dalam kasus yang diajukan di Florida pada tahun 2022, Smith juga mendakwa Trump dengan menimbun dokumen rahasia di perkebunannya di Mar-a-Lago di Florida dan menghalangi upaya FBI untuk memulihkannya.

Agen FBI berhasil memulihkan lebih dari 100 catatan rahasia, dan pengacara Trump akhirnya menyerahkan empat dokumen lagi yang ditemukan di kamar tidurnya.

Pada bulan Juli, Hakim Federal Aileen Cannon yang berkantor di Florida, yang dinominasikan untuk menjadi hakim oleh Trump pada tahun 2020, menolak tuduhan tersebut, dengan memutuskan bahwa penunjukan Smith sebagai jaksa belum disetujui oleh Kongres dan, oleh karena itu, tidak konstitusional.

4. Kasus Uang Tutup Mulut Stormy Daniels

Setelah dinyatakan bersalah oleh juri Manhattan pada bulan Mei atas semua 34 tuduhan yang ditujukan kepadanya terkait dengan pemalsuan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada bintang porno Stormy Daniels sebelum pemilihan presiden 2016, Trump akan menjadi presiden pertama yang memasuki Gedung Putih dengan catatan kriminal. Secara teori, Trump dapat dijatuhi hukuman penjara empat tahun tetapi, yang terpenting, ia belum dijatuhi hukuman.

Pada tanggal 19 November, Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan memberi tahu Hakim Juan Merchan bahwa mereka akan menunda hukuman Trump, yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 26 November.

Hakim Juan Merchan kemudian menunda hukuman Trump tanpa batas waktu pada tanggal 22 November dan mengizinkan presiden terpilih untuk mengajukan mosi yang meminta pembatalan kasus tersebut.

5. Kasus Georgia

Trump juga menghadapi tuntutan pidana atas upayanya untuk membatalkan hasil pemilu 2020 di negara bagian medan pertempuran Georgia.

Joe Biden menang tipis di negara bagian dan kursi kepresidenan, tetapi Trump dan sekutunya diduga menyebarkan informasi yang salah tentang kecurangan pemilih, menekan pejabat dan anggota parlemen Georgia untuk membalikkan hasil.

Tahun lalu, Jaksa Wilayah Fulton County Fani Willis menuduh Trump dan 18 terdakwa lainnya meluncurkan "usaha kriminal" untuk mempertahankan mantan presiden itu tetap berkuasa, mendasarkan tuntutan pada undang-undang pemerasan negara bagian yang dirancang untuk menangani mafia.

Tetapi persidangan berubah menjadi seperti sinetron setelah terungkapnya bahwa Willis memiliki hubungan romantis dengan jaksa khusus Nathan Wade, seorang pria yang disewanya. Pada bulan Januari, Michael Roman, salah satu terdakwa Trump, mengajukan mosi yang menuduhnya melakukan pelanggaran.

Pada bulan Maret, Hakim Pengadilan Tinggi Fulton County Scott McAfee memutuskan bahwa Willis dapat tetap tinggal jika Wade pergi. Wade segera mengajukan pengunduran dirinya, yang memungkinkan Willis – yang ditegur oleh hakim karena kesalahannya yang "luar biasa" dalam pengambilan keputusan – untuk terus menuntut kasus tersebut.

Awal bulan itu, McAfee telah membatalkan enam dari 41 dakwaan dalam dakwaan Georgia. Keenamnya berfokus pada apakah Trump dan terdakwa lainnya meminta pejabat terpilih untuk melanggar sumpah jabatan mereka dalam upaya mereka untuk membatalkan hasil pemilu.

Trump dan delapan terdakwa lainnya dalam kasus tersebut kemudian mengajukan mosi kepada Georgia pengadilan banding untuk mendiskualifikasi Willis atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya. Argumen lisan dijadwalkan pada tanggal 5 Desember.

Tidak jelas apakah sidang akan dilanjutkan. Namun, meskipun Willis tetap menangani kasus tersebut, para ahli hukum mengatakan kecil kemungkinan dia akan dapat mengajukan kasus terhadap Trump saat dia menjabat.