Menanti Donald Trump Bersih-bersih Pentagon dan Pecat Para Jenderal AS
Senin, 11 November 2024 - 09:02 WIB
Trump telah menyarankan militer AS dapat memainkan peran penting dalam banyak prioritas kebijakannya, mulai dari memanfaatkan Garda Nasional dan mungkin pasukan tugas aktif untuk membantu melaksanakan deportasi massal imigran tidak berdokumen hingga bahkan mengerahkan mereka untuk mengatasi kerusuhan dalam negeri.
Usulan semacam itu membuat khawatir para ahli militer, yang mengatakan mengerahkan militer di jalan-jalan Amerika tidak hanya dapat melanggar hukum tetapi juga membuat sebagian besar penduduk Amerika menentang angkatan bersenjata AS yang masih dihormati secara luas.
Dalam sebuah pesan kepada pasukan setelah kemenangan Trump dalam pemilihan umum, Menteri Pertahanan yang akan lengser, Lloyd Austin, mengakui hasil Pemilu dan menekankan bahwa militer akan mematuhi "semua perintah sah" dari para pemimpin sipilnya.
Namun, beberapa pakar memperingatkan bahwa Trump memiliki keleluasaan yang luas untuk menafsirkan hukum dan pasukan AS tidak dapat melanggar perintah hukum yang mereka anggap salah secara moral.
"Ada persepsi keliru yang meluas di masyarakat bahwa militer dapat memilih untuk tidak mematuhi perintah yang tidak bermoral. Dan itu sebenarnya tidak benar," kata Kori Schake, pakar dari American Enterprise Institute yang konservatif.
Schake memperingatkan bahwa masa jabatan kedua Trump dapat mengakibatkan pemecatan pejabat tinggi karena dia terus maju dengan kebijakan yang kontroversial.
"Saya pikir akan ada kekacauan besar dalam masa jabatan kedua Trump, baik karena kebijakan yang akan ia coba buat maupun orang-orang yang akan ia tempatkan untuk membuatnya dalam hal pengangkatan," katanya.
Seorang pejabat militer AS meremehkan kekhawatiran tersebut, dengan mengatakan dengan syarat anonim bahwa menciptakan kekacauan dalam rantai komando militer AS akan menciptakan reaksi politik dan tidak perlur Trump untuk mencapai tujuannya.
"Apa yang akan diketahui orang-orang ini adalah bahwa perwira militer pada umumnya fokus pada peperangan dan bukan politik," kata pejabat militer tersebut.
"Saya rasa mereka akan puas dengan itu—atau setidaknya seharusnya begitu."
Usulan semacam itu membuat khawatir para ahli militer, yang mengatakan mengerahkan militer di jalan-jalan Amerika tidak hanya dapat melanggar hukum tetapi juga membuat sebagian besar penduduk Amerika menentang angkatan bersenjata AS yang masih dihormati secara luas.
Dalam sebuah pesan kepada pasukan setelah kemenangan Trump dalam pemilihan umum, Menteri Pertahanan yang akan lengser, Lloyd Austin, mengakui hasil Pemilu dan menekankan bahwa militer akan mematuhi "semua perintah sah" dari para pemimpin sipilnya.
Namun, beberapa pakar memperingatkan bahwa Trump memiliki keleluasaan yang luas untuk menafsirkan hukum dan pasukan AS tidak dapat melanggar perintah hukum yang mereka anggap salah secara moral.
"Ada persepsi keliru yang meluas di masyarakat bahwa militer dapat memilih untuk tidak mematuhi perintah yang tidak bermoral. Dan itu sebenarnya tidak benar," kata Kori Schake, pakar dari American Enterprise Institute yang konservatif.
Schake memperingatkan bahwa masa jabatan kedua Trump dapat mengakibatkan pemecatan pejabat tinggi karena dia terus maju dengan kebijakan yang kontroversial.
"Saya pikir akan ada kekacauan besar dalam masa jabatan kedua Trump, baik karena kebijakan yang akan ia coba buat maupun orang-orang yang akan ia tempatkan untuk membuatnya dalam hal pengangkatan," katanya.
Seorang pejabat militer AS meremehkan kekhawatiran tersebut, dengan mengatakan dengan syarat anonim bahwa menciptakan kekacauan dalam rantai komando militer AS akan menciptakan reaksi politik dan tidak perlur Trump untuk mencapai tujuannya.
"Apa yang akan diketahui orang-orang ini adalah bahwa perwira militer pada umumnya fokus pada peperangan dan bukan politik," kata pejabat militer tersebut.
"Saya rasa mereka akan puas dengan itu—atau setidaknya seharusnya begitu."
tulis komentar anda