Israel Tolak Gencatan Senjata, Gempur Hizbullah dengan Kekuatan Penuh
Jum'at, 27 September 2024 - 09:03 WIB
Israel menolak gencatan senjata 21 hari usulan AS dan Prancis, dan akan terus bertempur dengan kekuatan penuh melawan Hizbullah Lebanon. Foto/Screengrab video Sky News
TEL AVIV - Israel telah menolak gencatan senjata 21 hari dengan Hizbullah Lebanon sebagaimana yang diusulkan Amerika Serikat (AS) dan Prancis.
Sebaliknya, militer Zionis diperintahkan untuk terus bertempur dengan kekuatan penuh untuk melumpuhkan kelompok milisi pro-Iran tersebut.
Penolakan gencatan senjata itu diumumkan Kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.
"Ini adalah usulan AS-Prancis yang bahkan tidak direspons oleh perdana menteri. Berita tentang apa yang disebut arahan untuk memoderasi pertempuran di utara juga merupakan kebalikan dari kebenaran," kata Kantor PM Netanyahu dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Newsweek, Jumat (27/9/2024).
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan bahwa mereka terus menyerang Hizbullah di beberapa wilayah Lebanon untuk melemahkan dan melemahkan kemampuan Hizbullah dan infrastrukturnya.
Sekadar diketahui, AS, Prancis, dan sekutu lainnya bersama-sama menyerukan gencatan senjata segera selama 21 hari untuk memungkinkan negosiasi dalam konflik yang meningkat antara Israel dan Hizbullah—yang telah menewaskan lebih dari 600 orang di Lebanon dalam beberapa hari terakhir.
Pernyataan bersama mereka, yang dinegosiasikan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, mengatakan pertempuran baru-baru ini tidak dapat ditoleransi dan menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima dari eskalasi regional yang lebih luas.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada hari Kamis juga menolak gagasan gencatan senjata 21 hari antara Israel dan Hizbullah.
Smotrich, anggota kunci pemerintahan koalisi PM Netanyahu, bersikeras bahwa melanjutkan perang melawan Hizbullah adalah satu-satunya jalan ke depan bagi Israel.
"Kampanye di utara harus diakhiri dengan satu hasil: menghancurkan Hizbullah dan menghilangkan kemampuannya untuk menyakiti penduduk di utara," kata Smotrich pada X.
"Musuh tidak boleh diberi waktu untuk pulih dari pukulan berat yang dideritanya dan mengatur ulang dirinya untuk melanjutkan perang setelah 21 hari," lanjut dia.
"Penyerahan diri atau perang Hizbullah—ini adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan penduduk dan keamanan ke wilayah utara dan negara ini," paparnya.
Serangan udara Israel telah menewaskan lebih dari 630 orang di Lebanon sejak Kementerian Kesehatan negara itu melaporkan 72 orang tewas dalam serangan pada hari Rabu, yang mengakibatkan pertemuan darurat Majelis Umum PBB di New York.
Usulan gencatan senjata tersebut bertujuan untuk memberi ruang bagi negosiasi diplomatik dan mengurangi risiko konflik regional yang lebih luas.
Dipelopori oleh AS dan Prancis, yang menyerukan mosi darurat Majelis Umum PBB, usulan itu didukung oleh Arab Saudi, Jerman, Jepang, dan Uni Emirat Arab.
"Kami menyerukan gencatan senjata segera selama 21 hari di perbatasan Lebanon-Israel untuk memberi ruang bagi diplomasi," bunyi pernyataan bersama mereka.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa pertempuran telah menjadi "tidak dapat ditoleransi" dan menimbulkan ancaman signifikan terhadap stabilitas regional.
Puluhan ribu warga Lebanon di wilayah selatan yang dikuasai Hizbullah dan warga sipil Israel di Israel utara menanggung beban konflik tersebut.
Ketakutan akan perang yang lebih luas antara Israel dan Hizbullah telah meningkat karena kedua belah pihak terus saling tembak hampir setiap hari.
Setelah pertemuan PBB, AS telah mendesak Israel dan Lebanon untuk segera mendukung gencatan senjata, dengan harapan hal itu dapat mengarah pada stabilitas jangka panjang di sepanjang perbatasan.
Menurut pejabat senior AS, Israel diharapkan "menyambut baik" usulan tersebut, dan mungkin mendukungnya saat Netanyahu berpidato di Majelis Umum PBB akhir pekan ini.
Sebaliknya, militer Zionis diperintahkan untuk terus bertempur dengan kekuatan penuh untuk melumpuhkan kelompok milisi pro-Iran tersebut.
Penolakan gencatan senjata itu diumumkan Kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.
"Ini adalah usulan AS-Prancis yang bahkan tidak direspons oleh perdana menteri. Berita tentang apa yang disebut arahan untuk memoderasi pertempuran di utara juga merupakan kebalikan dari kebenaran," kata Kantor PM Netanyahu dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Newsweek, Jumat (27/9/2024).
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan bahwa mereka terus menyerang Hizbullah di beberapa wilayah Lebanon untuk melemahkan dan melemahkan kemampuan Hizbullah dan infrastrukturnya.
Sekadar diketahui, AS, Prancis, dan sekutu lainnya bersama-sama menyerukan gencatan senjata segera selama 21 hari untuk memungkinkan negosiasi dalam konflik yang meningkat antara Israel dan Hizbullah—yang telah menewaskan lebih dari 600 orang di Lebanon dalam beberapa hari terakhir.
Pernyataan bersama mereka, yang dinegosiasikan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, mengatakan pertempuran baru-baru ini tidak dapat ditoleransi dan menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima dari eskalasi regional yang lebih luas.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada hari Kamis juga menolak gagasan gencatan senjata 21 hari antara Israel dan Hizbullah.
Smotrich, anggota kunci pemerintahan koalisi PM Netanyahu, bersikeras bahwa melanjutkan perang melawan Hizbullah adalah satu-satunya jalan ke depan bagi Israel.
"Kampanye di utara harus diakhiri dengan satu hasil: menghancurkan Hizbullah dan menghilangkan kemampuannya untuk menyakiti penduduk di utara," kata Smotrich pada X.
"Musuh tidak boleh diberi waktu untuk pulih dari pukulan berat yang dideritanya dan mengatur ulang dirinya untuk melanjutkan perang setelah 21 hari," lanjut dia.
"Penyerahan diri atau perang Hizbullah—ini adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan penduduk dan keamanan ke wilayah utara dan negara ini," paparnya.
Serangan udara Israel telah menewaskan lebih dari 630 orang di Lebanon sejak Kementerian Kesehatan negara itu melaporkan 72 orang tewas dalam serangan pada hari Rabu, yang mengakibatkan pertemuan darurat Majelis Umum PBB di New York.
Usulan gencatan senjata tersebut bertujuan untuk memberi ruang bagi negosiasi diplomatik dan mengurangi risiko konflik regional yang lebih luas.
Dipelopori oleh AS dan Prancis, yang menyerukan mosi darurat Majelis Umum PBB, usulan itu didukung oleh Arab Saudi, Jerman, Jepang, dan Uni Emirat Arab.
"Kami menyerukan gencatan senjata segera selama 21 hari di perbatasan Lebanon-Israel untuk memberi ruang bagi diplomasi," bunyi pernyataan bersama mereka.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa pertempuran telah menjadi "tidak dapat ditoleransi" dan menimbulkan ancaman signifikan terhadap stabilitas regional.
Puluhan ribu warga Lebanon di wilayah selatan yang dikuasai Hizbullah dan warga sipil Israel di Israel utara menanggung beban konflik tersebut.
Ketakutan akan perang yang lebih luas antara Israel dan Hizbullah telah meningkat karena kedua belah pihak terus saling tembak hampir setiap hari.
Setelah pertemuan PBB, AS telah mendesak Israel dan Lebanon untuk segera mendukung gencatan senjata, dengan harapan hal itu dapat mengarah pada stabilitas jangka panjang di sepanjang perbatasan.
Menurut pejabat senior AS, Israel diharapkan "menyambut baik" usulan tersebut, dan mungkin mendukungnya saat Netanyahu berpidato di Majelis Umum PBB akhir pekan ini.
(mas)
Lihat Juga :
tulis komentar anda