Parlemen Ukraina Setujui Larangan Kegiatan Gereja Ortodoks Rusia

Persetujuan undang-undang tersebut terjadi lebih dari satu setengah tahun setelah pertama kali disahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan mengalami beberapa kali revisi.

RUU tersebut mengharuskan tanda tangan Zelensky. "Adalah tugas bersama kita untuk menjamin kemerdekaan spiritual Ukraina," ujar Zelensky awal bulan ini.

RUU tersebut memberi wewenang kepada pemerintah untuk menyelidiki kelompok-kelompok agama yang dicurigai, meskipun penegakan hukum terakhir oleh pengadilan atas tindakan apa pun tidak dapat berlaku hingga sembilan bulan setelah undang-undang tersebut diterbitkan.

RUU tersebut secara eksplisit melarang kegiatan Gereja Ortodoks Rusia, menyebutnya sebagai "perpanjangan ideologis dari rezim negara agresor".

Undang-undang ini juga melarang organisasi keagamaan yang memiliki hubungan dengan organisasi mana pun yang berlokasi di negara yang melakukan agresi bersenjata terhadap Ukraina, atau mendukung agresi tersebut.

Gereja Ortodoks Ukraina telah berafiliasi selama berabad-abad dengan Gereja Ortodoks Rusia. Tiga bulan setelah invasi Rusia pada tahun 2022, UOC mendeklarasikan "kemandirian dan kemerdekaan penuh" dari Moskow, dan telah berulang kali menyatakan kesetiaannya dan meminta para anggotanya untuk berjuang bagi Ukraina sebagai tugas suci.