Mahkamah Konstitusi Thailand Bubarkan Partai Move Forward yang Memenangkan Pemilu
Rabu, 07 Agustus 2024 - 19:15 WIB
Mahkamah Konstitusi Thailand membubarkan Partai Move Forward yang pernah memenangkan pemilu. Foto/EPA
BANGKOK - Mahkamah Konstitusi Thailand memerintahkan pembubaran partai reformis, Move Forward, yang memenangkan kursi dan suara terbanyak dalam pemilihan tahun lalu - tetapi diblokir dari pembentukan pemerintahan.
Putusan itu juga melarang mantan pemimpin muda Move Forward yang karismatik, Pita Limjaroenrat, dan 10 tokoh senior lainnya dari politik selama 10 tahun.
Putusan dari Mahkamah Konstitusi sudah diharapkan, setelah putusannya pada bulan Januari bahwa janji kampanye Move Forward untuk mengubah undang-undang pencemaran nama baik kerajaan adalah inkonstitusional.
Mahkamah Konstitusi telah mengatakan perubahan pada hukum lese majeste yang terkenal keras sama saja dengan menyerukan penghancuran monarki konstitusional.
Putusan Rabu (7/8/2024) kembali menjadi pengingat yang gamblang tentang seberapa jauh lembaga yang tidak dipilih bersedia bertindak untuk mempertahankan kekuasaan dan status monarki.
Namun, putusan tersebut tidak berarti berakhirnya gerakan reformis dalam politik Thailand. 142 anggota parlemen Move Forward yang masih hidup diperkirakan akan pindah ke partai terdaftar lain dan melanjutkan peran mereka sebagai oposisi utama di parlemen.
Ini kurang lebih merupakan pengulangan dari apa yang terjadi pada tahun 2020 ketika Partai Future Forward saat itu, yang juga tampil baik secara tak terduga dalam pemilu, juga dibubarkan, dan mengubah dirinya menjadi Partai Move Forward.
Melansir BBC, putusan empat tahun lalu itu memicu protes jalanan besar-besaran, yang dipimpin oleh generasi baru aktivis mahasiswa, yang berlangsung selama enam bulan dan menyuarakan tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya agar monarki dibuat lebih bertanggung jawab. Pihak berwenang sejak itu telah menggunakan hukum lese majeste secara luas untuk mengadili ratusan pemimpin protes, termasuk beberapa anggota parlemen Move Forward.
Hukum tersebut telah dikritik secara luas karena mengekang kebebasan berekspresi di Thailand, dan dalam manifestonya Move Forward telah mengusulkan hukuman yang lebih ringan – hukuman penjara setinggi 50 tahun – dan proses yang lebih ketat untuk mengajukan tuntutan.
Putusan itu juga melarang mantan pemimpin muda Move Forward yang karismatik, Pita Limjaroenrat, dan 10 tokoh senior lainnya dari politik selama 10 tahun.
Putusan dari Mahkamah Konstitusi sudah diharapkan, setelah putusannya pada bulan Januari bahwa janji kampanye Move Forward untuk mengubah undang-undang pencemaran nama baik kerajaan adalah inkonstitusional.
Mahkamah Konstitusi telah mengatakan perubahan pada hukum lese majeste yang terkenal keras sama saja dengan menyerukan penghancuran monarki konstitusional.
Putusan Rabu (7/8/2024) kembali menjadi pengingat yang gamblang tentang seberapa jauh lembaga yang tidak dipilih bersedia bertindak untuk mempertahankan kekuasaan dan status monarki.
Namun, putusan tersebut tidak berarti berakhirnya gerakan reformis dalam politik Thailand. 142 anggota parlemen Move Forward yang masih hidup diperkirakan akan pindah ke partai terdaftar lain dan melanjutkan peran mereka sebagai oposisi utama di parlemen.
Ini kurang lebih merupakan pengulangan dari apa yang terjadi pada tahun 2020 ketika Partai Future Forward saat itu, yang juga tampil baik secara tak terduga dalam pemilu, juga dibubarkan, dan mengubah dirinya menjadi Partai Move Forward.
Melansir BBC, putusan empat tahun lalu itu memicu protes jalanan besar-besaran, yang dipimpin oleh generasi baru aktivis mahasiswa, yang berlangsung selama enam bulan dan menyuarakan tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya agar monarki dibuat lebih bertanggung jawab. Pihak berwenang sejak itu telah menggunakan hukum lese majeste secara luas untuk mengadili ratusan pemimpin protes, termasuk beberapa anggota parlemen Move Forward.
Hukum tersebut telah dikritik secara luas karena mengekang kebebasan berekspresi di Thailand, dan dalam manifestonya Move Forward telah mengusulkan hukuman yang lebih ringan – hukuman penjara setinggi 50 tahun – dan proses yang lebih ketat untuk mengajukan tuntutan.
Lihat Juga :
tulis komentar anda