Pemimpin G7 Tunjukkan Kekuatan, tapi Rapuh di Dalam Negerinya, Ini 5 Buktinya
Sabtu, 15 Juni 2024 - 17:07 WIB
Tuan rumah KTT tersebut, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengundang sejumlah besar tamu termasuk kepala negara India, Turki, Brasil, dan Uni Emirat Arab. Bahkan Paus Fransiskus pun muncul – yang pertama bagi seorang Paus. Undangan ini sebagian mencerminkan ambisi politik Meloni di Afrika dan Mediterania, namun juga dirancang untuk memperluas jangkauan klub, yang sering dituduh terlalu Barat dan eksklusif.
Meloni, serta anggota G7 lainnya, memikirkan bahwa kelompok tersebut tidak dapat mengatasi permasalahan dunia atau menghadapi ancaman dari Tiongkok dan Rusia hanya dengan berbicara satu sama lain.
Namun pertanyaannya tetap ada; seberapa menarikkah G7 saat ini bagi pihak luar? Pertanyaan tentang legitimasi kelompok tersebut bukanlah hal baru. G7 dulunya menyumbang 70 persen produk domestik bruto (PDB) global – angka yang menyusut menjadi hanya 40 saat ini – dan mewakili sepersepuluh dari populasi global. Sebagai tanda bahwa dinamika kekuatan global sedang berubah secara dramatis, kelompok-kelompok global lainnya pun turut bertumbuh. Negara-negara BRICS – termasuk India, Rusia dan Tiongkok – telah menambah jumlah anggotanya dua kali lipat dari lima menjadi 10 pada bulan Januari tahun ini.
Selain itu, kebijakan dan sanksi proteksionis – dua elemen kunci yang menandakan persatuan di antara anggota G7 pada pertemuan puncak ini – merupakan sumber utama penderitaan bagi negara lain.
“Salah satu alasan mengapa banyak negara hanya menonton dibandingkan bertindak adalah karena banyak negara-negara Barat mengambil tindakan yang merugikan perekonomian mereka,” kata Fredrik Erixon, ekonom dan direktur Pusat Ekonomi Politik Internasional Eropa. “Tak satu pun dari para pemimpin Barat ini memiliki kapasitas untuk mengatakan ‘Kami ingin membuka perekonomian kami bersama mereka’ dan hal ini menyulitkan negara-negara lain untuk mendukung tujuan geopolitik Barat.”
Foto/AP
Melansir Al Jazeera, perang di Gaza telah memperdalam perpecahan. Negara-negara Barat telah dituduh menerapkan standar ganda dalam dukungan mereka terhadap Ukraina, dibandingkan dengan sikap mereka yang lebih lunak terhadap tindakan Israel di wilayah yang terkepung di mana lebih dari 37.000 warga Palestina telah terbunuh dalam delapan bulan.
Dalam pernyataan terakhirnya, G7 mendukung rencana gencatan senjata yang digariskan oleh Biden, sekali lagi menekankan dukungan kelompok tersebut terhadap solusi dua negara, termasuk pengakuan negara Palestina “pada waktu yang tepat”.
Pernyataan itu mengatakan bahwa Israel “harus mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional” dan “menahan diri” untuk melancarkan serangan di kota Rafah di Gaza selatan. Namun, mereka tidak mengecam tindakan Israel selama perang ini, yang saat ini sedang diselidiki oleh Mahkamah Internasional – pengadilan tertinggi di dunia – dalam kasus genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel. Terdapat laporan bahwa Kanada dan Perancis mendorong pernyataan yang lebih tegas mengenai tindakan Israel di Gaza, namun AS dan Jerman menentangnya.
“Bagi banyak negara di dunia, kegagalan G7 untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap perang di Gaza merupakan contoh paling nyata dari sikap bermuka dua yang dilakukan Barat,” kata Rafael Loss, pakar keamanan UE di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa.
Meloni, serta anggota G7 lainnya, memikirkan bahwa kelompok tersebut tidak dapat mengatasi permasalahan dunia atau menghadapi ancaman dari Tiongkok dan Rusia hanya dengan berbicara satu sama lain.
Namun pertanyaannya tetap ada; seberapa menarikkah G7 saat ini bagi pihak luar? Pertanyaan tentang legitimasi kelompok tersebut bukanlah hal baru. G7 dulunya menyumbang 70 persen produk domestik bruto (PDB) global – angka yang menyusut menjadi hanya 40 saat ini – dan mewakili sepersepuluh dari populasi global. Sebagai tanda bahwa dinamika kekuatan global sedang berubah secara dramatis, kelompok-kelompok global lainnya pun turut bertumbuh. Negara-negara BRICS – termasuk India, Rusia dan Tiongkok – telah menambah jumlah anggotanya dua kali lipat dari lima menjadi 10 pada bulan Januari tahun ini.
Selain itu, kebijakan dan sanksi proteksionis – dua elemen kunci yang menandakan persatuan di antara anggota G7 pada pertemuan puncak ini – merupakan sumber utama penderitaan bagi negara lain.
“Salah satu alasan mengapa banyak negara hanya menonton dibandingkan bertindak adalah karena banyak negara-negara Barat mengambil tindakan yang merugikan perekonomian mereka,” kata Fredrik Erixon, ekonom dan direktur Pusat Ekonomi Politik Internasional Eropa. “Tak satu pun dari para pemimpin Barat ini memiliki kapasitas untuk mengatakan ‘Kami ingin membuka perekonomian kami bersama mereka’ dan hal ini menyulitkan negara-negara lain untuk mendukung tujuan geopolitik Barat.”
5. Masih Terpecah karena Gaza
Foto/AP
Melansir Al Jazeera, perang di Gaza telah memperdalam perpecahan. Negara-negara Barat telah dituduh menerapkan standar ganda dalam dukungan mereka terhadap Ukraina, dibandingkan dengan sikap mereka yang lebih lunak terhadap tindakan Israel di wilayah yang terkepung di mana lebih dari 37.000 warga Palestina telah terbunuh dalam delapan bulan.
Dalam pernyataan terakhirnya, G7 mendukung rencana gencatan senjata yang digariskan oleh Biden, sekali lagi menekankan dukungan kelompok tersebut terhadap solusi dua negara, termasuk pengakuan negara Palestina “pada waktu yang tepat”.
Pernyataan itu mengatakan bahwa Israel “harus mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional” dan “menahan diri” untuk melancarkan serangan di kota Rafah di Gaza selatan. Namun, mereka tidak mengecam tindakan Israel selama perang ini, yang saat ini sedang diselidiki oleh Mahkamah Internasional – pengadilan tertinggi di dunia – dalam kasus genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel. Terdapat laporan bahwa Kanada dan Perancis mendorong pernyataan yang lebih tegas mengenai tindakan Israel di Gaza, namun AS dan Jerman menentangnya.
“Bagi banyak negara di dunia, kegagalan G7 untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap perang di Gaza merupakan contoh paling nyata dari sikap bermuka dua yang dilakukan Barat,” kata Rafael Loss, pakar keamanan UE di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa.
(ahm)
Lihat Juga :