Rusia: Barat Ingin Buka Front Perang Melawan Rusia di Kaukasus

MOSKOW - Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Galuzin mengatakan bahwa AS ingin “membuka front kedua melawan Rusia” di Kaukasus Selatan.

Berbicara dalam sebuah wawancara dengan kantor berita negara Rusia RIA, Galuzin mengkritik “campur tangan eksternal” dalam urusan Kaukasus, yang berarti sikap Armenia yang beralih ke Barat mengenai situasi di wilayah Karabakh tempat Azerbaijan memulihkan kedaulatannya pada musim gugur.

Pihak berwenang Armenia menyalahkan Rusia atas "hilangnya" wilayah yang telah diduduki Yerevan selama sekitar 30 tahun, dan mulai mencari dukungan untuk melawan Azerbaijan di Barat.

Dalam hal ini, Galuzin memperingatkan bahwa “bertaruh pada bantuan Barat yang ‘ajaib’ adalah sebuah ilusi dan berbahaya.”



Diplomat tersebut menekankan bahwa mediasi Barat berjalan sesuai dengan skenario yang sama di mana pun – pertama mereka ikut campur, kemudian, ketika situasi menjadi tegang, mereka “kabur, meninggalkan ladang yang hangus.”

“Washington sudah lama tidak merahasiakan fakta bahwa mereka menganggap Kaukasus Selatan sebagai batu loncatan untuk membuka front kedua melawan Rusia,” katanya. Diamenambahkan bahwa aspirasi tersebut “pada dasarnya bertentangan dengan kepentingan sebenarnya dari negara-negara di kawasan.”

Sebagai bagian dari kebijakan anti-Rusia di Kaukasus Selatan, muncul diskusi tentang keberadaan pangkalan militer Rusia di Armenia.

Perjanjian tentang penempatan (pangkalan) ditandatangani pada 16 Maret 1995 untuk kepentingan kedua negara. Menurut Pasal 26 perjanjian, masa tinggal prajurit kami adalah 49 tahun, setelah itu perjanjian diperpanjang secara otomatis. untuk jangka waktu lima tahun.

Dengan mempertimbangkan dasar hukum masalah ini, Moskow menganggap setiap diskusi mengenai kehadiran militernya di Armenia “berbahaya dan tidak pantas.”



Galuzin menekankan bahwa Rusia telah melakukan upaya untuk membantu Armenia dan Azerbaijan menyusun perjanjian damai yang dapat diterima bersama dan mempertimbangkan untuk menciptakan kondisi yang sama pentingnya untuk implementasi dan kepatuhan selanjutnya.

Menyikapi situasi di Ukraina, Galuzin mengatakan Moskow tidak melihat adanya kemauan politik untuk perdamaian baik di Kyiv maupun di Barat, larangan presiden Ukraina untuk melakukan pembicaraan dengan Rusia terus berlaku, dan Kyiv menolak semua inisiatif mediasi perdamaian yang diajukan oleh berbagai negara dalam beberapa bulan terakhir.

“Pada saat yang sama, apa yang disebut formula perdamaian yang diusulkan oleh presiden Ukraina pada November tahun lalu tidak ada hubungannya dengan perdamaian, itu adalah serangkaian ultimatum kepada Rusia yang membenarkan berlanjutnya permusuhan,” tegasnya.

Ditanya tentang masa depan pengiriman gas Rusia ke Eropa melalui Ukraina, Galuzin berkata, “Kyiv menyatakan penolakannya untuk mengirimkan gas Rusia ke Eropa… dan keengganannya untuk bernegosiasi dengan Rusia mengenai perpanjangan kontrak saat ini, yang akan berakhir pada 31 Desember 2024."

Uni Eropa, pada bagiannya, belum menyatakan keinginannya untuk menghentikan pembelian gas Rusia yang dipasok melalui wilayah Ukraina, oleh karena itu, pihak berwenang Rusia akan menguraikan langkah-langkah konkrit berdasarkan kenyataan dan ada atau tidaknya permintaan terhadap sumber daya energi Rusia di masa depan Eropa.