Spanyol Akan Akui Negara Palestina Meskipun Uni Eropa Tak Setuju
Sabtu, 25 November 2023 - 20:04 WIB
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez terbuka untuk secara sepihak mengakui Negara Palestina meskipun Uni Eropa tidak setuju. Foto/Anadolu
RAFAH - Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez mengatakan Madrid terbuka untuk secara sepihak mengakui Negara Palestina meskipun Uni Eropa tidak setuju.
“Saya rasa sudah tiba saatnya bagi masyarakat internasional, khususnya Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, untuk mengakui Negara Palestina,” kata Sanchez pada Jumat, yang dilansir Anadolu, Sabtu (25/ 11/2023).
Sanchez mengatakan hal itu saat konferensi pers di sisi perbatasan Rafah, Mesir.
Sanchez mengatakan bahwa idealnya, pengakuan tersebut akan datang sekaligus dengan setidaknya beberapa negara anggota Uni Eropa berpartisipasi.
“Tapi, jika tidak, tentu Spanyol akan mengambil keputusan sendiri,” ujarnya.
Perdana Menteri Spanyol yang baru terpilih kembali tersebut sebelumnya berjanji bahwa mengakui Negara Palestina adalah prioritas untuk masa jabatannya yang akan datang.
Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo bergabung dengan Sanchez dalam turnya ke Israel, Palestina, dan Mesir.
Selama perjalanan tersebut, kedua pemimpin menyerukan perlindungan penduduk sipil di Gaza dan agar Israel menghormati hukum kemanusiaan internasional.
Pada hari Jumat, setelah konferensi pers mereka di penyeberangan Rafah, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen memerintahkan pemanggilan duta besar Spanyol dan Belgia di Tel Aviv untuk diberi “teguran keras” karena sikap PM kedua negara tersebut yang mengkritik keras perang Israel di Gaza.
“Kami mengutuk klaim palsu Perdana Menteri Spanyol dan Belgia yang memberikan dukungan terhadap terorisme,” tulis Cohen di jaringan media sosial X, mengeklaim bahwa Israel “bertindak sesuai dengan hukum internasional.”
Meski pemimpin Belgia lebih menahan diri dalam berbicara, Sanchez mengatakan Israel tidak mengikuti hukum internasional dan menuduh Israel melakukan “pembunuhan tanpa pandang bulu” terhadap “ribuan anak” di Gaza.
Sanchez juga dengan tegas mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober.
“Kekerasan hanya akan menyebabkan lebih banyak kekerasan. Kita perlu mengganti kekerasan dengan harapan dan perdamaian. Ini yang saya sampaikan kepada Presiden dan Perdana Menteri Israel,” kata Sanchez di perlintasan perbatasan Rafah.
Berbicara mengenai apakah Belgia akan mengakui Negara Palestina, De Croo mengatakan prioritas pertama adalah membebaskan para sandera yang ditawan oleh Hamas dan membantu meringankan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.
“Kemudian, kita perlu duduk mengelilingi meja dan mendiskusikan topik tersebut,” kata De Croo.
Saat ini, sembilan dari 27 negara anggota UE mengakui Negara Palestina. Pada tahun 2014, Swedia menjadi negara pertama yang melakukan hal tersebut saat menjadi negara anggota Uni Eropa.
Sebelumnya pada hari Jumat, PM Belgia dan Spanyol bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi.
Al-Sisi menyarankan agar komunitas internasional perlu mengambil kendali demi perdamaian abadi di Israel dan Palestina.
“Kita membutuhkan pengakuan internasional terhadap Negara Palestina, dan PBB perlu melakukan intervensi. Mengambil arah ini akan mencerminkan keseriusan komunitas internasional untuk mencapai perdamaian di kawasan kami,” katanya, menjelaskan gagasannya untuk negara Palestina yang didemiliterisasi dengan perbatasan tahun 1967, dan kemungkinan besar akan hadir dengan kehadiran pasukan internasional.
“Saya rasa sudah tiba saatnya bagi masyarakat internasional, khususnya Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, untuk mengakui Negara Palestina,” kata Sanchez pada Jumat, yang dilansir Anadolu, Sabtu (25/ 11/2023).
Sanchez mengatakan hal itu saat konferensi pers di sisi perbatasan Rafah, Mesir.
Sanchez mengatakan bahwa idealnya, pengakuan tersebut akan datang sekaligus dengan setidaknya beberapa negara anggota Uni Eropa berpartisipasi.
“Tapi, jika tidak, tentu Spanyol akan mengambil keputusan sendiri,” ujarnya.
Perdana Menteri Spanyol yang baru terpilih kembali tersebut sebelumnya berjanji bahwa mengakui Negara Palestina adalah prioritas untuk masa jabatannya yang akan datang.
Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo bergabung dengan Sanchez dalam turnya ke Israel, Palestina, dan Mesir.
Selama perjalanan tersebut, kedua pemimpin menyerukan perlindungan penduduk sipil di Gaza dan agar Israel menghormati hukum kemanusiaan internasional.
Pada hari Jumat, setelah konferensi pers mereka di penyeberangan Rafah, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen memerintahkan pemanggilan duta besar Spanyol dan Belgia di Tel Aviv untuk diberi “teguran keras” karena sikap PM kedua negara tersebut yang mengkritik keras perang Israel di Gaza.
“Kami mengutuk klaim palsu Perdana Menteri Spanyol dan Belgia yang memberikan dukungan terhadap terorisme,” tulis Cohen di jaringan media sosial X, mengeklaim bahwa Israel “bertindak sesuai dengan hukum internasional.”
Meski pemimpin Belgia lebih menahan diri dalam berbicara, Sanchez mengatakan Israel tidak mengikuti hukum internasional dan menuduh Israel melakukan “pembunuhan tanpa pandang bulu” terhadap “ribuan anak” di Gaza.
Sanchez juga dengan tegas mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober.
“Kekerasan hanya akan menyebabkan lebih banyak kekerasan. Kita perlu mengganti kekerasan dengan harapan dan perdamaian. Ini yang saya sampaikan kepada Presiden dan Perdana Menteri Israel,” kata Sanchez di perlintasan perbatasan Rafah.
Berbicara mengenai apakah Belgia akan mengakui Negara Palestina, De Croo mengatakan prioritas pertama adalah membebaskan para sandera yang ditawan oleh Hamas dan membantu meringankan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.
“Kemudian, kita perlu duduk mengelilingi meja dan mendiskusikan topik tersebut,” kata De Croo.
Saat ini, sembilan dari 27 negara anggota UE mengakui Negara Palestina. Pada tahun 2014, Swedia menjadi negara pertama yang melakukan hal tersebut saat menjadi negara anggota Uni Eropa.
Sebelumnya pada hari Jumat, PM Belgia dan Spanyol bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi.
Al-Sisi menyarankan agar komunitas internasional perlu mengambil kendali demi perdamaian abadi di Israel dan Palestina.
“Kita membutuhkan pengakuan internasional terhadap Negara Palestina, dan PBB perlu melakukan intervensi. Mengambil arah ini akan mencerminkan keseriusan komunitas internasional untuk mencapai perdamaian di kawasan kami,” katanya, menjelaskan gagasannya untuk negara Palestina yang didemiliterisasi dengan perbatasan tahun 1967, dan kemungkinan besar akan hadir dengan kehadiran pasukan internasional.
(mas)
Lihat Juga :
tulis komentar anda