Yordania Meragukan Kemampuan Tentara Israel dalam Perang Gaza
Sabtu, 18 November 2023 - 16:35 WIB
Kemampuan tentara Israel dalam perang melawan Hamas diragukan banyak pihak. Foto/Reuters
GAZA - Menteri Luar Negeri Yordania pada Sabtu (18/11/20230 menyuarakan keraguan bahwa Israel dapat mencapai tujuannya untuk melenyapkan Hamas dengan pemboman besar-besaran dan invasi ke Jalur Gaza yang telah lama didominasi oleh gerakan Islam Palestina.
"Israel mengatakan mereka ingin memusnahkan Hamas. Ada banyak orang militer di sini, saya hanya tidak mengerti bagaimana tujuan ini dapat diwujudkan," kata Ayman Safadi pada pertemuan puncak keamanan tahunan IISS Manama Dialogue di Bahrain, dilansir Reuters.
Israel bersumpah untuk memusnahkan Hamas sejak serangan lintas batas yang mematikan pada 7 Oktober lalu ke Israel. Sejak itu, Israel telah membom sebagian besar Kota Gaza hingga hancur karena mereka berhasil menaklukkan wilayah utara dan meningkatkan serangan terhadap Hamas di selatan.
Serangan dahsyat Israel di Gaza telah menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang akan memerintah daerah kantong padat penduduk tersebut jika Hamas kalah di daerah kantong yang dikuasainya sejak tahun 2007.
Hanya Otoritas Palestina (PA), entitas yang didukung Barat dan menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel, yang dapat memerintah Gaza setelah perang Israel-Hamas berakhir, kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell.
“Hamas tidak bisa lagi mengendalikan Gaza,” kata Borrell pada Dialog Manama, sebuah konferensi tahunan mengenai kebijakan luar negeri dan keamanan. “Jadi siapa yang akan mengendalikan Gaza? Saya pikir hanya satu yang bisa melakukan itu – Otoritas Palestina.”
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan PA dapat memainkan peran dalam mengatur Gaza jika ada solusi politik penuh – langkah menuju negara Palestina di wilayah yang diduduki Israel sejak tahun 1967 – yang juga meliputi Tepi Barat.
Perundingan perdamaian Israel-Palestina terhenti sejak tahun 2014. PA sangat tidak populer di kalangan warga Palestina, karena dianggap sebagai subkontraktor keamanan yang korup bagi Israel, dan Israel kini berada di bawah pemerintahan garis keras yang bersifat nasionalis-religius.
Hamas mengambil alih Gaza setelah perang saudara singkat pada tahun 2007 dengan partai Fatah pimpinan Abbas. Pembicaraan rekonsiliasi selama bertahun-tahun antara kedua pihak yang bersaing gagal mencapai terobosan untuk melanjutkan pemerintahan PA di Gaza. Otoritas Palestina masih membayar listrik, air dan sebagian gaji pegawai negeri di Gaza.
"Israel mengatakan mereka ingin memusnahkan Hamas. Ada banyak orang militer di sini, saya hanya tidak mengerti bagaimana tujuan ini dapat diwujudkan," kata Ayman Safadi pada pertemuan puncak keamanan tahunan IISS Manama Dialogue di Bahrain, dilansir Reuters.
Israel bersumpah untuk memusnahkan Hamas sejak serangan lintas batas yang mematikan pada 7 Oktober lalu ke Israel. Sejak itu, Israel telah membom sebagian besar Kota Gaza hingga hancur karena mereka berhasil menaklukkan wilayah utara dan meningkatkan serangan terhadap Hamas di selatan.
Serangan dahsyat Israel di Gaza telah menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang akan memerintah daerah kantong padat penduduk tersebut jika Hamas kalah di daerah kantong yang dikuasainya sejak tahun 2007.
Hanya Otoritas Palestina (PA), entitas yang didukung Barat dan menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel, yang dapat memerintah Gaza setelah perang Israel-Hamas berakhir, kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell.
“Hamas tidak bisa lagi mengendalikan Gaza,” kata Borrell pada Dialog Manama, sebuah konferensi tahunan mengenai kebijakan luar negeri dan keamanan. “Jadi siapa yang akan mengendalikan Gaza? Saya pikir hanya satu yang bisa melakukan itu – Otoritas Palestina.”
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan PA dapat memainkan peran dalam mengatur Gaza jika ada solusi politik penuh – langkah menuju negara Palestina di wilayah yang diduduki Israel sejak tahun 1967 – yang juga meliputi Tepi Barat.
Perundingan perdamaian Israel-Palestina terhenti sejak tahun 2014. PA sangat tidak populer di kalangan warga Palestina, karena dianggap sebagai subkontraktor keamanan yang korup bagi Israel, dan Israel kini berada di bawah pemerintahan garis keras yang bersifat nasionalis-religius.
Hamas mengambil alih Gaza setelah perang saudara singkat pada tahun 2007 dengan partai Fatah pimpinan Abbas. Pembicaraan rekonsiliasi selama bertahun-tahun antara kedua pihak yang bersaing gagal mencapai terobosan untuk melanjutkan pemerintahan PA di Gaza. Otoritas Palestina masih membayar listrik, air dan sebagian gaji pegawai negeri di Gaza.
tulis komentar anda