Gulingkan Hamas, AS dan Israel Gagas Pemerintahan Boneka di Gaza
Sabtu, 21 Oktober 2023 - 18:42 WIB
Amerika Serikat dan Israel berencana membentuk pemerintahan sementara di Gaza jika Hamas digulingkan. Foto/REUTERS
TEL AVIV - Amerika Serikat (AS) dan Israel sedang mempertimbangkan pembentukan pemerintahan sementara, yang pada dasarnya adalah pemerintahan boneka, di Gaza, Palestina, setelah militer Zionis menggulingkan Hamas.
Pemerintahan sementara yang digagas Amerika dan Israel nantinya akan didukung oleh PBB dan pemerintah negara-negara Arab.
Rencana itu diungkap Bloomberg, Sabtu, (21/10/2023), mengutip sumber-sumber yang mengetahui diskusi pemerintah AS.
Sumber-sumber tersebut mengatakan, rencana pembentukan pemerintahan sementara di Gaza masih dalam tahap awal dan bergantung pada perkembangan di masa depan, termasuk apakah operasi darat militer Israel melawan Hamas berhasil.
Gagasan tersebut, yang secara efektif akan menyingkirkan Hamas—kelompok perlawanan Palestina di Gaza—dari kekuasaan, juga memerlukan partisipasi negara-negara Arab di kawasan, yang mungkin sulit untuk diamankan.
Mengomentari potensi untuk mengajak negara-negara Arab ikut serta, William Usher, mantan analis senior Timur Tengah di CIA, mengatakan kepada Bloomberg bahwa hal itu akan memerlukan perubahan besar dalam cara negara-negara Arab menerima risiko dan bekerja sama satu sama lain, serta perubahan besar dalam cara negara-negara Arab menerima risiko dan bekerja sama satu sama lain—“lompatan kepercayaan” yang dilakukan Israel pada saat “persediaan komoditas ini terbatas.”
Setelah Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel pada 7 Oktober, yang menyebabkan lebih dari 1.400 orang tewas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah untuk “menghancurkan dan melenyapkan” Hamas.
Pada hari Jumat, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menguraikan tiga fase perang dengan Hamas. Yang pertama akan melibatkan pengeboman udara dan operasi darat, diikuti dengan pertempuran dengan intensitas rendah untuk menghilangkan “kantong perlawanan” di Gaza.
“Tahap terakhir memerlukan penghapusan tanggung jawab Israel atas kehidupan di Jalur Gaza dan pembentukan realitas keamanan baru,” katanya.
Pada saat yang sama, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menyarankan pada hari Kamis bahwa solusi terbaik untuk Gaza setelah konflik berakhir adalah mengembalikannya ke kendali Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat, yang digulingkan oleh Hamas dari daerah kantong tersebut pada tahun 2007.
Sementara itu, Bloomberg melaporkan pada hari Jumat bahwa AS dan beberapa sekutunya di Eropa mendorong Israel untuk menunda operasi daratnya guna mendapatkan lebih banyak waktu guna menjamin pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, yang telah menangkap sekitar 200 orang sejak kekerasan dimulai.
Pada hari yang sama, para pejabat AS mengonfirmasi bahwa kelompok itu telah membebaskan dua sandera asal AS.
Washington juga dilaporkan memberikan pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap rencana operasi darat tersebut, karena khawatir bahwa serangan besar-besaran di Gaza dapat memicu konflik yang lebih luas, sehingga menarik Hizbullah, sebuah kelompok militer Islam yang berbasis di Lebanon dan memiliki hubungan dekat dengan Iran.
Pemerintahan sementara yang digagas Amerika dan Israel nantinya akan didukung oleh PBB dan pemerintah negara-negara Arab.
Rencana itu diungkap Bloomberg, Sabtu, (21/10/2023), mengutip sumber-sumber yang mengetahui diskusi pemerintah AS.
Sumber-sumber tersebut mengatakan, rencana pembentukan pemerintahan sementara di Gaza masih dalam tahap awal dan bergantung pada perkembangan di masa depan, termasuk apakah operasi darat militer Israel melawan Hamas berhasil.
Gagasan tersebut, yang secara efektif akan menyingkirkan Hamas—kelompok perlawanan Palestina di Gaza—dari kekuasaan, juga memerlukan partisipasi negara-negara Arab di kawasan, yang mungkin sulit untuk diamankan.
Mengomentari potensi untuk mengajak negara-negara Arab ikut serta, William Usher, mantan analis senior Timur Tengah di CIA, mengatakan kepada Bloomberg bahwa hal itu akan memerlukan perubahan besar dalam cara negara-negara Arab menerima risiko dan bekerja sama satu sama lain, serta perubahan besar dalam cara negara-negara Arab menerima risiko dan bekerja sama satu sama lain—“lompatan kepercayaan” yang dilakukan Israel pada saat “persediaan komoditas ini terbatas.”
Setelah Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel pada 7 Oktober, yang menyebabkan lebih dari 1.400 orang tewas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah untuk “menghancurkan dan melenyapkan” Hamas.
Pada hari Jumat, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menguraikan tiga fase perang dengan Hamas. Yang pertama akan melibatkan pengeboman udara dan operasi darat, diikuti dengan pertempuran dengan intensitas rendah untuk menghilangkan “kantong perlawanan” di Gaza.
“Tahap terakhir memerlukan penghapusan tanggung jawab Israel atas kehidupan di Jalur Gaza dan pembentukan realitas keamanan baru,” katanya.
Pada saat yang sama, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menyarankan pada hari Kamis bahwa solusi terbaik untuk Gaza setelah konflik berakhir adalah mengembalikannya ke kendali Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat, yang digulingkan oleh Hamas dari daerah kantong tersebut pada tahun 2007.
Sementara itu, Bloomberg melaporkan pada hari Jumat bahwa AS dan beberapa sekutunya di Eropa mendorong Israel untuk menunda operasi daratnya guna mendapatkan lebih banyak waktu guna menjamin pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, yang telah menangkap sekitar 200 orang sejak kekerasan dimulai.
Pada hari yang sama, para pejabat AS mengonfirmasi bahwa kelompok itu telah membebaskan dua sandera asal AS.
Washington juga dilaporkan memberikan pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap rencana operasi darat tersebut, karena khawatir bahwa serangan besar-besaran di Gaza dapat memicu konflik yang lebih luas, sehingga menarik Hizbullah, sebuah kelompok militer Islam yang berbasis di Lebanon dan memiliki hubungan dekat dengan Iran.
(mas)
Lihat Juga :
tulis komentar anda