Anak Muda Thailand Tuntut Reformasi Kerajaan
Rabu, 05 Agustus 2020 - 07:35 WIB
Demonstran Thailand membakar gambar Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha di luar gedung pemerintahan pada Jumat (24/7/2020). Foto/dok
BANGKOK - Geliat antimonarki di kalangan anak muda Thailand mulai merebak. Bahkan mereka mulai berani menentangnya dengan turun ke jalan raya pada beberapa hari terakhir untuk mempersoalkan kekuasaan absolut Raja Maha Vajiralonkorn.
Ini merupakan kali pertama kali kalangan muda secara terbuka menuntut reformasi Kerajaan Thailand . Selama ini perlawanan terhadap kerajaan dianggap sebagai tindakan tercela. Bahkan, di bawah peraturan Kerajaan Thailand, siapa pun yang mencoreng nama baik raja akan divonis penjara maksimal 15 tahun.
Namun, sampai kemarin polisi tidak menghentikan aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan orang berpakaian penyihir tersebut. Mereka menyatakan siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum akan diselidiki dan ditangkap. (Baca: Israel Bombardir Damaskus, Sistem Rudal Suriah Beraksi)
Seorang pengacara, Anon Nampa (34) menilai kekuasaan raja Thailand kian menguat setelah naiknya Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta militer. Namun, pada saat bersamaan, Thailand terancam semakin jauh dari nilai-nilai demokrasi.
Setelah Raja Vajiralongkorn naik takhta pada 2016, Kerajaan Thailand merevisi konstitusi yang memperkuat kewenangan raja. Sejak saat itu Raja Vajiralongkorn memiliki kekuasaan mengendalikan sejumlah unit militer dan mengambil aset kerajaan bernilai puluhan miliar dolar AS.
Para aktivis mengeluhkan kesewenang-wenangan kerajaan. Sedikitnya sembilan tokoh oposisi yang tinggal di luar negeri hilang sejak 2016, dua di antaranya ditemukan sudah tidak bernyawa.
"Kami tak menentang raja dan tak berniat menggulingkan raja. Sebaliknya, kami menginginkan agar kerajaan tetap ada di tengah masyarakat Thailand , tapi di jalan yang lurus dan disahkan konstitusi yang demokratis," kata Anon kepada khalayak umum di Bangkok Democracy Monument.
Dua ketua kelompok aktivis lalu maju dan membacakan tuntutan. Mereka berharap reformasi aturan konstitusi yang akan memperkuat kekuasaan raja agar dibatalkan karena akan mengancam demokrasi.
Wakil juru bicara pemerintah Thailand, Ratchada Thanadirek, mengatakan bahwa situasi itu diserahkan sepenuhnya kepada polisi. "Kami hanya ingin menyampaikan agar generasi muda Thailand memahami aturan konstitusi dengan baik," serunya. (Baca juga: Industri Rokok Dibunuh, Jutaan Pekerja Mau Ditaruh Dimana?)
Ini merupakan kali pertama kali kalangan muda secara terbuka menuntut reformasi Kerajaan Thailand . Selama ini perlawanan terhadap kerajaan dianggap sebagai tindakan tercela. Bahkan, di bawah peraturan Kerajaan Thailand, siapa pun yang mencoreng nama baik raja akan divonis penjara maksimal 15 tahun.
Namun, sampai kemarin polisi tidak menghentikan aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan orang berpakaian penyihir tersebut. Mereka menyatakan siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum akan diselidiki dan ditangkap. (Baca: Israel Bombardir Damaskus, Sistem Rudal Suriah Beraksi)
Seorang pengacara, Anon Nampa (34) menilai kekuasaan raja Thailand kian menguat setelah naiknya Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta militer. Namun, pada saat bersamaan, Thailand terancam semakin jauh dari nilai-nilai demokrasi.
Setelah Raja Vajiralongkorn naik takhta pada 2016, Kerajaan Thailand merevisi konstitusi yang memperkuat kewenangan raja. Sejak saat itu Raja Vajiralongkorn memiliki kekuasaan mengendalikan sejumlah unit militer dan mengambil aset kerajaan bernilai puluhan miliar dolar AS.
Para aktivis mengeluhkan kesewenang-wenangan kerajaan. Sedikitnya sembilan tokoh oposisi yang tinggal di luar negeri hilang sejak 2016, dua di antaranya ditemukan sudah tidak bernyawa.
"Kami tak menentang raja dan tak berniat menggulingkan raja. Sebaliknya, kami menginginkan agar kerajaan tetap ada di tengah masyarakat Thailand , tapi di jalan yang lurus dan disahkan konstitusi yang demokratis," kata Anon kepada khalayak umum di Bangkok Democracy Monument.
Dua ketua kelompok aktivis lalu maju dan membacakan tuntutan. Mereka berharap reformasi aturan konstitusi yang akan memperkuat kekuasaan raja agar dibatalkan karena akan mengancam demokrasi.
Wakil juru bicara pemerintah Thailand, Ratchada Thanadirek, mengatakan bahwa situasi itu diserahkan sepenuhnya kepada polisi. "Kami hanya ingin menyampaikan agar generasi muda Thailand memahami aturan konstitusi dengan baik," serunya. (Baca juga: Industri Rokok Dibunuh, Jutaan Pekerja Mau Ditaruh Dimana?)
tulis komentar anda