Mengapa Fatah Tidak Ikut Membantu Hamas? dari Perbedaan Ideologi hingga Rivalitas Gerakan

GAZA - Hamas dan Fatah adalah dua partai paling dominan di kancah politik Palestina.

Hamas telah menjadi penguasa de facto di Jalur Gaza sejak 2007, setelah mengalahkan partai Fatah yang lama mendominasi Presiden Mahmoud Abbas dalam pemilihan parlemen.

Berikut adalah 4 alasan kenapa Fatah tidak ikut membantu Hamas.

1. Perbedaan Ideologi

Foto/Reuters

Melansir Al Jazeera, Fatah merupakan singkatan dari Harakat al-Tahrir al-Filistiniya atau Gerakan Pembebasan Nasional Palestina dalam bahasa Arab. Kata Fatah artinya menaklukkan.



Gerakan sekuler ini didirikan di Kuwait pada akhir tahun 1950-an oleh diaspora warga Palestina setelah Nakba tahun 1948 – pembersihan etnis Palestina oleh gerakan Zionis yang bertujuan untuk menciptakan negara modern Yahudi di Palestina yang bersejarah.

Fatah didirikan oleh beberapa orang, terutama mendiang presiden Otoritas Palestina – Yasser Arafat, pembantu Khalil al-Wazir dan Salah Khalaf, dan Mahmoud Abbas, yang merupakan presiden Otoritas Palestina saat ini.

Gerakan ini didasarkan pada perjuangan bersenjata melawan Israel untuk membebaskan Palestina yang bersejarah.

Sayap militer utama kelompok ini adalah al-Asifah, atau Badai. Pejuang Al-Asifah bermarkas di beberapa negara Arab serta di Tepi Barat dan Gaza.

Perjuangan bersenjata kelompok ini melawan pendudukan Israel dimulai pada tahun 1965. Sebagian besar operasi bersenjatanya dilakukan dari Yordania dan Lebanon.

Di bawah Yasser Arafat, dan setelah Perang Arab-Israel tahun 1967, Fatah menjadi partai dominan di Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang terdiri dari banyak partai politik Palestina. PLO dibentuk pada tahun 1964 dengan tujuan untuk membebaskan Palestina, dan saat ini bertindak sebagai perwakilan rakyat Palestina di PBB.

Setelah diusir dari Yordania dan Lebanon pada tahun 1970an dan 1980an, gerakan ini mengalami perubahan mendasar, memilih untuk bernegosiasi dengan Israel.

“Orang-orang Arab pada dasarnya membantu memaksa Fatah untuk setuju mengambil jalur diplomatik, setelah mereka diusir dari Beirut,” Nashat al-Aqtash, seorang analis politik yang berbasis di Tepi Barat, mengatakan kepada Al Jazeera.

Pada tahun 1990-an, PLO yang dipimpin Fatah secara resmi meninggalkan perlawanan bersenjata dan mendukung Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB, yang menyerukan pembangunan negara Palestina di perbatasan tahun 1967 (Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza), berdampingan dengan negara Israel.

PLO kemudian menandatangani Perjanjian Oslo, yang mengarah pada pembentukan Otoritas Nasional Palestina, atau Otoritas Palestina, sebuah badan pemerintahan mandiri sementara yang bertujuan untuk mewujudkan Negara Palestina merdeka.

Hamas adalah singkatan dari Harakat al-Muqawamah al-Islamiyya, atau Gerakan Perlawanan Islam. Kata Hamas berarti semangat.

Gerakan Hamas didirikan di Gaza pada tahun 1987 oleh imam Sheikh Ahmed Yasin dan ajudannya Abdul Aziz al-Rantissi tak lama setelah dimulainya Intifada pertama, atau pemberontakan Palestina melawan pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Gerakan ini dimulai sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin di Mesir dan membentuk sayap militer, Brigade Izz al-Din al-Qassam, untuk melakukan perjuangan bersenjata melawan Israel dengan tujuan membebaskan Palestina yang bersejarah. Mereka juga memberikan program kesejahteraan sosial kepada warga Palestina yang menjadi korban penjajahan Israel.

Hamas mendefinisikan dirinya sebagai “gerakan pembebasan dan perlawanan nasional Islam Palestina”, dengan menggunakan Islam sebagai kerangka acuannya.

Pada tahun 2017, Hamas mengeluarkan dokumen politik yang secara efektif mengklaim memutuskan hubungan dengan Ikhwanul Muslimin dan mengatakan mereka akan menerima negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan kembalinya pengungsi Palestina.

Meskipun tindakan tersebut menimbulkan ketakutan di kalangan loyalisnya bahwa mereka telah menyerah terhadap perjuangan Palestina, Hamas menambahkan klausul berikut:

“Hamas menolak segala alternatif terhadap pembebasan penuh dan menyeluruh Palestina, dari sungai hingga laut” namun menganggap pembentukan negara Palestina yang berdaulat di perbatasan tahun 1967 “menjadi formula konsensus nasional”.

Gerakan ini percaya bahwa “pendirian ‘Israel’ sepenuhnya ilegal”. Hal ini membedakannya dari PLO, yang bukan anggotanya.

Hamas memasuki politik Palestina sebagai partai politik pada tahun 2005 ketika terlibat dalam pemilihan lokal, dan menang telak dalam pemilihan parlemen pada tahun 2006, mengalahkan Fatah.

Sejak 2007, Israel telah melancarkan tiga perang melawan Hamas dan Jalur Gaza. Setelah Hamas memenangkan pemilu pada tahun itu, Israel memberlakukan blokade kedap udara.

Warga sipil di Gaza adalah pihak yang paling menderita akibat pertempuran tersebut. Dalam serangan terakhir Israel di Jalur Gaza, lebih dari 2.200 warga Palestina terbunuh, termasuk 500 anak-anak, dalam kurun waktu 50 hari.

2. Perbedaan Tujuan

Foto/Reuters