China Kepada Israel: Berhenti Melanggar Batas di Tanah Palestina

NEW YORK - China telah meminta Israel untuk berhenti melanggar batas wilayah dan sumber daya Palestina , karena Tel Aviv terus mengizinkan dan menyetujui pembangunan permukiman ilegal Yahudi di Wilayah Pendudukan.

"Sejak awal tahun ini, Israel terus memajukan tindakan sepihak untuk menyetujui pemulangan, membangun pemukiman baru dan melegalkan pemukiman," ucap Wakil Perwakilan Tetap China untuk PBB, Geng Shuang, saat berbicara Dewan Keamanan PBB pada pertengahan minggu ini.

Menekankan bahwa pembangunan dan kegiatan pemukiman seperti itu melanggar hukum internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, dia menyatakan sikap Beijing untuk mendesak Israel buat segera menghentikan tindakan ini dan berhenti merambah tanah dan sumber daya rakyat Palestina.





Shuang juga menekankan bahwa status quo sejarah tempat suci keagamaan di Yerusalem harus dihormati dan ditegakkan. Ia mengatakan bahwa Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir "menyebabkan ketegangan baru" dengan menyerbu kompleks Masjid al-Aqsa untuk kedua kalinya tahun ini dan menyatakan dugaan kepemilikan Israel atas situs suci Islam tersebut.

"Soal tempat suci keagamaan, Israel harus menghentikan provokasinya, menjamin hak beribadah umat Islam, menegakkan perdamaian dan ketenangan tempat suci keagamaan, dan menghormati perwalian Yordania", tegasnya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Minggu (28/5/2023).

Shuang juga menarik perhatian pada fakta bahwa ketegangan dan bentrokan antara pendudukan Israel dan kelompok Perlawanan Palestina telah berulang selama beberapa tahun terakhir, sepenuhnya menunjukkan bahwa proses perdamaian yang lama terhenti tidak berkelanjutan, bahwa manajemen krisis sepotong-sepotong akan tidak bertahan lama, dan solusi yang komprehensif dan adil tidak tergantikan.

Dia menunjukkan peningkatan peran China dalam masalah ini, seperti yang lainnya di kawasan itu, dan kemungkinan melampaui Amerika Serikat sebagai kekuatan penengah dan hegemoni.



Seharusnya mengacu pada AS, dia menyatakan bahwa negara dengan pengaruh besar pada pihak-pihak terkait harus melakukan upaya nyata untuk memajukan proses perdamaian Timur Tengah dan tidak boleh mencegah Dewan Keamanan untuk mencapai konsensus minimum tentang masalah Palestina-Israel.

Pernyataan diplomat China itu muncul ketika pemerintah Israel menyetujui anggaran negara yang diusulkan untuk 2023-2024, yang mengalokasikan sekitar USD941 juta untuk proyek pemukiman ilegal dan peningkatan infrastruktur mereka.

Perkiraan saat ini melaporkan bahwa ada sekitar 700.000 pemukim ilegal yang tinggal di 164 pemukiman dan 116 pos terdepan di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur yang diduduki, dengan rencana perluasan karena Tel Aviv sering menyetujui ribuan unit pemukiman lainnya.