Serikat Guru Kecam Prancis Cek Pelajar yang Bolos Sekolah untuk Rayakan Idulfitri
Selasa, 23 Mei 2023 - 10:09 WIB
Demonstran berhijab memprotes RUU separatisme di Paris, pada 14 Februari 2021. Diskriminasi terhadap Muslim meningkat di Prancis. Foto/REUTERS
PARIS - Serikat pekerja dan kelompok anti-rasisme mengkritik inisiatif Kementerian Dalam Negeri Prancis untuk memeriksa jumlah pelajar Muslim yang bolos sekolah bulan lalu untuk merayakan Idulfitri.
Idulfitri yang mengakhiri bulan suci Ramadan, diperingati sebagai hari libur di negara-negara mayoritas Muslim dan jatuh pada Jumat, 21 April 2023, bagi sebagian besar umat beriman tahun ini.
Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan pada Minggu (21/5/2023) bahwa pihaknya telah memerintahkan "evaluasi tingkat ketidakhadiran yang dicatat pada saat Idulfitri."
“Kementerian secara teratur mempelajari dampak dari beberapa festival keagamaan terhadap kinerja pelayanan publik, dan terutama di sektor pendidikan,” ungkap pernyataan dari menteri muda Prancis Sonia Backes.
Di kota Toulouse, polisi meminta kepala sekolah setempat melaporkan jumlah anak yang tidak hadir di sekolah pada 21 April, yang menimbulkan tuduhan bahwa pihak berwenang sedang membuat daftar itu. Tuduhan itu dibantah oleh Backes.
Serikat guru terbesar di negara itu, FSU, mengatakan dalam pernyataan yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin pada Senin bahwa mereka "mengecam keras operasi ini".
“Mencoba membuat statistik oleh pasukan keamanan tentang keyakinan agama dan ketaatan mereka atau tidak, terutama di lingkungan sekolah, bertentangan dengan prinsip dasar sekularisme dan hak-hak dasar,” papar pernyataan FSU.
Serikat Pendidikan CGT yang lebih kecil menyebutnya sebagai, "Stigmatisasi yang memalukan dan berbahaya."
Idulfitri yang mengakhiri bulan suci Ramadan, diperingati sebagai hari libur di negara-negara mayoritas Muslim dan jatuh pada Jumat, 21 April 2023, bagi sebagian besar umat beriman tahun ini.
Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan pada Minggu (21/5/2023) bahwa pihaknya telah memerintahkan "evaluasi tingkat ketidakhadiran yang dicatat pada saat Idulfitri."
“Kementerian secara teratur mempelajari dampak dari beberapa festival keagamaan terhadap kinerja pelayanan publik, dan terutama di sektor pendidikan,” ungkap pernyataan dari menteri muda Prancis Sonia Backes.
Di kota Toulouse, polisi meminta kepala sekolah setempat melaporkan jumlah anak yang tidak hadir di sekolah pada 21 April, yang menimbulkan tuduhan bahwa pihak berwenang sedang membuat daftar itu. Tuduhan itu dibantah oleh Backes.
Serikat guru terbesar di negara itu, FSU, mengatakan dalam pernyataan yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin pada Senin bahwa mereka "mengecam keras operasi ini".
“Mencoba membuat statistik oleh pasukan keamanan tentang keyakinan agama dan ketaatan mereka atau tidak, terutama di lingkungan sekolah, bertentangan dengan prinsip dasar sekularisme dan hak-hak dasar,” papar pernyataan FSU.
Serikat Pendidikan CGT yang lebih kecil menyebutnya sebagai, "Stigmatisasi yang memalukan dan berbahaya."
tulis komentar anda