Lavrov: AS Hasut Ukraina untuk Terus Berperang
Kamis, 19 Maret 2015 - 22:10 WIB
Lavrov: AS Hasut Ukraina untuk Terus Berperang
A
A
A
MOSKOW - Pertempuran yang selama ini terjadi di Ukraina timur menurut Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov adalah permainan dari Amerika Serikat (AS). Lavrov menyebut AS adalah sosok di balik strategi-strategi yang kerap diambil oleh Kiev.
Diplomat senior Rusia itu tidak segan-segan menyebut AS selalu menghasut Kiev agar menyampingkan solusi diplomatik untuk menyelesaikan konflik di Ukraina timur, dan lebih mendorong Kiev untuk mengambil langkah militer dalam menyelesaikan konflik tersebut.
Tuduhan ini muncul setelah AS dengan mudah menyetujui hukum baru Ukraina mengenai status baru Donbass. KIev memberikan Donbass hak khusus untuk menjalankan pemerintahan sendiri, yang dinilai oleh Moskow sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Minsk.
"Jika Washington menyetujui hal yang melanggar perjanjian MInsk, maka kita hanya dapat menyimpulkan bahwa Washington menghasut Kiev untuk menyelesaikan masalah dengan cara militer," kata Lavrov dalam konferensi pers di Moskow, seperti dilansir Russia Today pada Kamis (19/3/2015).
Sejatinya, pemberian status wilayah khusus bagi Donbass adalah salah satu isi dari perjanjian Minsk, tapi hukum yang diberlakukan dalam pemberikan status itulah yang dipermasalahkan Rusia. Hukum itu menyatakan, dua wilayah di Donbass yakni Luganks dan Donetsk hanya akan diakui statusnya jika sudah dikuasai kembali oleh pemerintah Ukraina.
Rusia semakin jengkel ketika mengetahui pihak di Donteks dan Luganks tidak dilibatkan dalam pembicaraan untuk pemberian status khusus itu.
"Kepemimpinan Ukraina, pada dasarnya sudah secara sepihak menghentikan komitmen mereka terhadap perjanjian Minsk, komitmen mereka untuk terlibat langsung dalam negosiasi damai, dan bernegosiasi dengan pihak di selatan dan timur Ukraina mengenai undang-undang khusus tersebut," Lavrov menambahkan.
Diplomat senior Rusia itu tidak segan-segan menyebut AS selalu menghasut Kiev agar menyampingkan solusi diplomatik untuk menyelesaikan konflik di Ukraina timur, dan lebih mendorong Kiev untuk mengambil langkah militer dalam menyelesaikan konflik tersebut.
Tuduhan ini muncul setelah AS dengan mudah menyetujui hukum baru Ukraina mengenai status baru Donbass. KIev memberikan Donbass hak khusus untuk menjalankan pemerintahan sendiri, yang dinilai oleh Moskow sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Minsk.
"Jika Washington menyetujui hal yang melanggar perjanjian MInsk, maka kita hanya dapat menyimpulkan bahwa Washington menghasut Kiev untuk menyelesaikan masalah dengan cara militer," kata Lavrov dalam konferensi pers di Moskow, seperti dilansir Russia Today pada Kamis (19/3/2015).
Sejatinya, pemberian status wilayah khusus bagi Donbass adalah salah satu isi dari perjanjian Minsk, tapi hukum yang diberlakukan dalam pemberikan status itulah yang dipermasalahkan Rusia. Hukum itu menyatakan, dua wilayah di Donbass yakni Luganks dan Donetsk hanya akan diakui statusnya jika sudah dikuasai kembali oleh pemerintah Ukraina.
Rusia semakin jengkel ketika mengetahui pihak di Donteks dan Luganks tidak dilibatkan dalam pembicaraan untuk pemberian status khusus itu.
"Kepemimpinan Ukraina, pada dasarnya sudah secara sepihak menghentikan komitmen mereka terhadap perjanjian Minsk, komitmen mereka untuk terlibat langsung dalam negosiasi damai, dan bernegosiasi dengan pihak di selatan dan timur Ukraina mengenai undang-undang khusus tersebut," Lavrov menambahkan.
(esn)
