Indonesia Diminta Tingkatkan Perlindungan WNI di LN
A
A
A
JAKARTA - Presidium Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPM), mendesak pemerintah Indonesia untuk lebih meningkatkan upaya perlindungan WNI di luar negeri. FAA PPM meminta pemerintah untuk terus melakukan pendampingan hukum kepada WNI yang sedang menghadapi masalah di luar negeri.
"Kami mendorong pemerintah untuk melindungi rakyat Indonesia dari bahaya sindikat narkoba internasional. Mendesak pemerintah Indonesia menyelamatkan warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri, dan Mendorong pemerintah menjaga hubungan baik dan meningkatkan upaya diplomasi untuk kemaslahatan rakyat Indonesia," ucap ketua FAA PMM, Agung Sedayu dalam rilis yang diterima Sindonews, Minggu (8/3/2015).
Bukan hanya meminta pemerintah Indonesia, FAA PMM juga meminta lembaga-lembaga internasional, terutama PBB untuk ikut pro aktif dalam melindungi nasib buruh migran Indonesia di luar negeri.
Sementara itu, terkait eksekusi mati yang akan dilakukan pemerintah Indoensia, Agung mengatakan, pemerintah harus tetap menghormati upaya diplomasi yang dilakukan beberapa negara. Namun, di sisi lain, dunia internasional juga harus menghormati kedaulatan hukum dan upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi rakyatnya dari bahaya narkoba.
Agung menyebut, untuk menghindari ketegangan dengan dunia internasional, Presiden Joko Widodo harus mengambil langkah diplomasi yang tepat. “Dalam kondisi ini Presiden Jokowi harus mampu mengambil keputusan dan langkah diplomasi yang tepat,” kata Agung.
"Kami mendorong pemerintah untuk melindungi rakyat Indonesia dari bahaya sindikat narkoba internasional. Mendesak pemerintah Indonesia menyelamatkan warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri, dan Mendorong pemerintah menjaga hubungan baik dan meningkatkan upaya diplomasi untuk kemaslahatan rakyat Indonesia," ucap ketua FAA PMM, Agung Sedayu dalam rilis yang diterima Sindonews, Minggu (8/3/2015).
Bukan hanya meminta pemerintah Indonesia, FAA PMM juga meminta lembaga-lembaga internasional, terutama PBB untuk ikut pro aktif dalam melindungi nasib buruh migran Indonesia di luar negeri.
Sementara itu, terkait eksekusi mati yang akan dilakukan pemerintah Indoensia, Agung mengatakan, pemerintah harus tetap menghormati upaya diplomasi yang dilakukan beberapa negara. Namun, di sisi lain, dunia internasional juga harus menghormati kedaulatan hukum dan upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi rakyatnya dari bahaya narkoba.
Agung menyebut, untuk menghindari ketegangan dengan dunia internasional, Presiden Joko Widodo harus mengambil langkah diplomasi yang tepat. “Dalam kondisi ini Presiden Jokowi harus mampu mengambil keputusan dan langkah diplomasi yang tepat,” kata Agung.
(esn)