Indonesia Sesalkan Gugurnya Resolusi Palestina di DK PBB
Rabu, 31 Desember 2014 - 20:25 WIB
Indonesia Sesalkan Gugurnya Resolusi Palestina di DK PBB
A
A
A
JAKARTA - Gugurnya rancangan resolusi yang diajukan Palestina di Dewan Keamanan (DK) PBB sangat disesalkan oleh pemerintah Indonesia. Resolusi itu berisikan batas waktu untuk Israel menghentikan pendudukan di Palestina, dan penarikan semua pasukan mereka dari Tepi Barat.
Rancangan resolusi itu gagal disahkan karena hanya mendapat dukungan dari delapan negara anggota DK PBB, dari sembilan suara yang dibutuhkan. Satu negara pemegang veto, yakni Amerika Serikat juga turut menentang resolusi tersebut.
“Sesuai Piagam PBB, DK PBB bertanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tidak disahkannya rancangan resolusi Palestina merupakan kegagalan DK PBB dalam menjalankan mandatnya,” ungkap rilis Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) yang diterima Sindonews.com pada Rabu (31/12/2014).
“Pemerintah Indonesia terus mendukung perjuangan rakyat Palestina membentuk negara merdeka dan berdaulat, dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya serta pengakhiran pendudukan ilegal Israel di Palestina,” imbuhnya.
Indonesia akan memberikan dukungan kepada Palestina melalui berbagai forum internasional, mulai PBB, Gerakan Non-Blok (GNB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Dalam rilis tersebut disebutkan Pemerintah Indonesia akan terus mendesak DK PBB untuk mendorong penyelesaian secara damai konflik Palestina dan Israel, sesuai dengan prinsip two-State solution.
“Indonesia juga terus mendukung penguatan kapasitas Palestina dalam persiapan menuju kemerdekaan. Hal ini diberikan antara lain secara bilateral maupun melalui New Asia-Africa Strategic Partnership (NAASP) dan Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD),” pungkasnya.
Rancangan resolusi itu gagal disahkan karena hanya mendapat dukungan dari delapan negara anggota DK PBB, dari sembilan suara yang dibutuhkan. Satu negara pemegang veto, yakni Amerika Serikat juga turut menentang resolusi tersebut.
“Sesuai Piagam PBB, DK PBB bertanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tidak disahkannya rancangan resolusi Palestina merupakan kegagalan DK PBB dalam menjalankan mandatnya,” ungkap rilis Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) yang diterima Sindonews.com pada Rabu (31/12/2014).
“Pemerintah Indonesia terus mendukung perjuangan rakyat Palestina membentuk negara merdeka dan berdaulat, dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya serta pengakhiran pendudukan ilegal Israel di Palestina,” imbuhnya.
Indonesia akan memberikan dukungan kepada Palestina melalui berbagai forum internasional, mulai PBB, Gerakan Non-Blok (GNB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Dalam rilis tersebut disebutkan Pemerintah Indonesia akan terus mendesak DK PBB untuk mendorong penyelesaian secara damai konflik Palestina dan Israel, sesuai dengan prinsip two-State solution.
“Indonesia juga terus mendukung penguatan kapasitas Palestina dalam persiapan menuju kemerdekaan. Hal ini diberikan antara lain secara bilateral maupun melalui New Asia-Africa Strategic Partnership (NAASP) dan Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD),” pungkasnya.
(esn)
