Diplomat Rusia: Tak Lagi Non-Blok, Ukraina Picu Konflik di Eropa
Rabu, 24 Desember 2014 - 10:32 WIB
Diplomat Rusia: Tak Lagi Non-Blok, Ukraina Picu Konflik di Eropa
A
A
A
BRUSSELS - Keputusan Parlemen Ukraina (Rada) yang melepaskan status non-blok memicu peningkatan potensi konflik di Eropa. Hal itu disampaikan Duta Besar Rusia untuk NATO, Alexander Grushko.
”Keputusan Rada hanya meningkatkan potensi konflik di Eropa dan di Ukraina sendiri, di mana tidak ada yang harus bermain dengan status itu, tetapi untuk bekerja pada prioritas di bidang ekonomi dan sosial, terutama pada pemenuhan semua kewajiban Pemerintah Ukraina dalam perjanjian di Jenewa dan di Minsk,” ujar Grushko.
Dalam salah satu perjanjian itu, Ukraina telah memikul kewajiban, “untuk mengakhiri permusuhan, pertukaran tahanan, memulai dialog politik yang inklusif dan melaksanakan reformasi konstitusi secara transparan untuk memenuhi kepentingan semua wilayahnya,” lanjut dia. (Baca: Ukraina Lepas Status Non-Blok, Hubungan dengan Rusia Memanas)
Menurutnya, dengan melepas status non-blok dan NATO menyambut Ukraina sebagai anggota baru, hal itu mencederai kewajiban Ukraina.
”Sebuah upaya telah dilakukan (parlemen Ukraina), melalui pendekatan dengan NATO, untuk posisi Ukraina sebagai negara di garda terdepan yang membutuhkan perlindungan (NATO). Dan dengan demikian, Ukraina menolak semua tanggung jawab atas peristiwa di negeranya,” imbuh Grushko, semalam, seperti dikutip Itar-Tass.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada hari Selasa kemarin, parlemen Ukraina memutuskan melepaskan status non-blok. Keputusan dalam bentuk RUU itu akan diajukan kepada Presiden Petro Poroshenko untuk ditandatangani. Dengan melepas status itu, Ukraina lebih leluasa menjalin hubungan dekat dengan NATO yang selama ini mendukung Kiev selama tegang dengan Moskow.
Asumsi, bahwa setelah melepas status non-blok kemudian Ukraina bergabung dengan NATO telah ditepis Poroshenko. Menurutnya, keputusan melepas status non-blok itu semata-mata untuk memperbaiki kebijakan luar negeri yang telah lama dianut oleh Ukraina.
”Keputusan Rada hanya meningkatkan potensi konflik di Eropa dan di Ukraina sendiri, di mana tidak ada yang harus bermain dengan status itu, tetapi untuk bekerja pada prioritas di bidang ekonomi dan sosial, terutama pada pemenuhan semua kewajiban Pemerintah Ukraina dalam perjanjian di Jenewa dan di Minsk,” ujar Grushko.
Dalam salah satu perjanjian itu, Ukraina telah memikul kewajiban, “untuk mengakhiri permusuhan, pertukaran tahanan, memulai dialog politik yang inklusif dan melaksanakan reformasi konstitusi secara transparan untuk memenuhi kepentingan semua wilayahnya,” lanjut dia. (Baca: Ukraina Lepas Status Non-Blok, Hubungan dengan Rusia Memanas)
Menurutnya, dengan melepas status non-blok dan NATO menyambut Ukraina sebagai anggota baru, hal itu mencederai kewajiban Ukraina.
”Sebuah upaya telah dilakukan (parlemen Ukraina), melalui pendekatan dengan NATO, untuk posisi Ukraina sebagai negara di garda terdepan yang membutuhkan perlindungan (NATO). Dan dengan demikian, Ukraina menolak semua tanggung jawab atas peristiwa di negeranya,” imbuh Grushko, semalam, seperti dikutip Itar-Tass.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada hari Selasa kemarin, parlemen Ukraina memutuskan melepaskan status non-blok. Keputusan dalam bentuk RUU itu akan diajukan kepada Presiden Petro Poroshenko untuk ditandatangani. Dengan melepas status itu, Ukraina lebih leluasa menjalin hubungan dekat dengan NATO yang selama ini mendukung Kiev selama tegang dengan Moskow.
Asumsi, bahwa setelah melepas status non-blok kemudian Ukraina bergabung dengan NATO telah ditepis Poroshenko. Menurutnya, keputusan melepas status non-blok itu semata-mata untuk memperbaiki kebijakan luar negeri yang telah lama dianut oleh Ukraina.
(mas)
